Realtime hit counterweb stats

KONSULTASI

Silakan ajukan pertanyaan seputar permasalahan BLUD pada kotak komentar di halaman konsultasi ini.

Terima kasih.

Team ppkblud.com

© 2011, Julianto Supangat. All rights reserved. Segala bentuk copy paste non komersial diperkenankan dengan ketentuan wajib mencantumkan alamat page ini sebagai link pada semua media yang anda gunakan. Publikasi untuk tujuan komersial harus seijin penulis.

Sorry tak ada postingan sebelumnya yang terkait dengan artikel ini

93 Responses to KONSULTASI

  1. wuryansari drg says:

    Implementasi PPK-BLUD banyak sekali permasalahannya
    Salah satu nya adalah tidak adanya pembinaan secara teknis dari kemenkes.Sedangakan sesuai amanah UU no 44 /2009 tentang Rumah Sakit diwajibkan untuk menerapkan PPK=BLUD
    Hal yg berkaitan dg BLUD Rumah sakit didapatkan informasinya melalui diklat2 pihak non Pemerintah

    • team ppkblud says:

      Sebenarnya pemerintah melalui Mendagri telah menerbitkan Permendagri 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan BLUD, mulai dari awal ketika suatu RSUD ingin menerapkan PPK BLUD.
      Terbitnya UU 44/2009 yang mewajibkan semua RS pemerintah untuk berstatus BLU/BLUD bila masih ingin beroperasi haruslah dipandang sebagai sebuah arahan yang positif mengingat banyak praktik-praktik pengelolaan keuangan RS yang melanggar ketentuan perundangan keuangan negara. Kalaupun praktik semacam itu masih ditolerir karena pemerintah maupun aparat penegak hukum masih bisa mentoleransi kadar ‘darurat’ yang selalu bersinggungan dengan layanan kesehatan yang dilakukannya.
      Diantara berbagai praktik yang masih ditolerir semisal pengadaan obat dan penggunaan langsung pendapatan akan terlindungi secara legal formal bila RSUD menerapkan PPK BLUD.
      Sehingga ketika suatu RSUD hendak berBLUD, maka pilihannya hanya dua, berstatus penuh atau bertahap. Apapun hasil penilaiannya maka dua status tersebut berpengaruh pada operasionalisasi dan fleksibilitas yang dimiliki.
      Terima kasih bu atas sharingnya.

    • Muhimah Se says:

      Terkait penggunaan Surplus, bahwa Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

      Dalam kondisi BLUD Surplus apakan penggunaan surplus tersebut harus melalui ijin? apabila iya siapa yang berwenang memberi ijin penggunaan surplus tersebut?

  2. anend says:

    mohon informasi aturan/metode proses revisi RBA BLUD, trims

    • team ppkblud says:

      terima kasih Anend atas atensinya.
      Terkait dengan pertanyaan anda, ulasan lengkap sudah kami sajikan di rubrik opini mengenai proses penyusunan RBA.

      Salam Melayani.
      ppkblud.com

  3. Yudhi's says:

    Salam Sehat,
    DH Mohon penjelasan terkait aplikasi BLUD:
    1. Dasar penarikan Tarif kelas III seharusnya menggunakan
    Perda atau Perkada ? Pasal 58 Permendagri No.61/2007
    dan Pasal 50 UU No.44/2009 menjadi perdebatan kami.
    2. Bagaimana dengan Pola Tarif Nasional?
    3. Bagaimana wujud pelaksanaan fungsi sosial khususnya
    pasien tidak mampu/miskin secara benar dan profesional,
    bukan terjebak janji kampanye.

    Terima kasih

    • team ppkblud says:

      Salam sehat juga Mas Yudhi,
      Pertanyaan anda sangat menarik, sehingga memotivasi kami untuk memberikan kemungkinan jawaban yang menurut kami paling pas. Pas secara logika, pas pula secara perundangan. Sebagaimana pertanyaan anda, kami akan membaginya juga dalam tiga kategori secara bersesuaian.
      1. Dasar Penentuan Tarif Kelas III.
      Sebenarnya ketika membahas masalah tarif kelas III, kedua perundangan tersebut UU 44/2009 dan Permendagri 61/2007 tidak bertentangan sama sekali. Namun harus diakui, pernyataan pasal 58 Permendagri 61/2007 tidak menjelaskan secara spesifik tarif RS kelas berapa yang harus menerapkan prosedur penetapan tarif tersebut. Jelas terlihat mengambang dengan hanya menyebutkan ‘tarif layanan BLUD’. Hal ini bisa diartikan bahwa prosedur penetapan tarif tersebut via Perkada berlaku untuk semua jenis kelas mulai dari kelas III, II, I sampai dengan VIP.
      Namun dengan terbitnya UU Rumah Sakit 44/2009, multi persepsi ini dapat diminimalisir. UU 44/2009 dengan tegas menyatakan bahwa tarif kelas III untuk rumah sakit daerah yang dimiliki pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan untuk rumah sakit pemerintah pusat , besaran tarif kelas III ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan. Munculnya regulasi yang mengatur tentang penetapan tarif kelas III oleh pemerintah dapat dipahami sebagai sebuah jaminan bahwa rakyat tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan.
      Tentu saja terbitnya UU 44/2009 bagi pendukung permendagri 61/2007 akan disikapi berbeda. Mereka akan tetap bersikukuh dengan mendasarkan diri pada kaidah hukum Lex specialis derogat legi generali , yaitu suatu kaidah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Permendagri 61/2007 merupakan regulasi yang lebih khusus yang secara rinci mengatur tentang bagaimana suatu BLUD dikelola. Sedangkan UU 44/2009 lebih merupakan regulasi yang bersifat generalis.
      Mereka yang menganut paham ini tampaknya lupa akan adanya dua fakta hukum berikut ini:
      Meskipun tidak mendetail, namun UU 44/2009 merupakan regulasi yang mengubah secara radikal keberadaan opsi penerapan BLUD. Sebelum terbitnya UU ini, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD masih sebatas opsi. Rumah sakit dibebaskan untuk memilih menerapkan PPK BLUD atau tidak. Tentu saja setelah mempertimbangkan segenap benefit dan biayanya. Namun begitu terbit, UU 44/2009 tanpa ampun lagi membabat habis opsi ini. Kalau RS pemerintah masih ingin beroperasi, tidak ada pilihan lain kecuali harus menerapkan PPK BLUD. Dengan demikian menjadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa UU 44/2009 bersifat generalis dalam hal penerapan PPK BLUD.
      Mengacu pada hirarki perundangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan pasal 7 dan 8, peraturan menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebihtinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Menteri secara hirarki berada di bawah peraturan Presiden. Sedangkan peraturan presiden , secara hirarki berada di bawah UU. Pertanyaan lanjutannya bisa ditebak: Mana yang lebih memiliki kekuatan hukum antara permendagri 61/2007 atau UU 44/2009?
      2. Apa itu pola tarif nasional.
      Pola tarif nasional diatur dalam pasal 49 UU 44/2009. Pola tarif nasional didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang menjadi pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost) dan dengan memperhatikan kondisi regional. Pedoman ini hanya mengatur tetang penetapan besaran tarif selain kelas III. Hal ini dapat kita telusuri dari pasal 50 yang menjadi lex specialis terhadap pasal 49 UU ini.
      Pola tarif nasional kemudian diturunkan dalamlingkup daerah melalui Peraturan Gubernur yang menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 49 tersebut yang berlaku untuk rumah sakit di Provinsi yang bersangkutan. Rumah sakit kemudian menetapkan tarif berdasarkan pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal yang ditetapkan gubernur setempat.
      3. Bagaimana wujud pelaksanaan fungsi sosial khususnya pasien tidak mampu/miskin secara benar dan profesional, bukan terjebak janji kampanye.
      Sudah menjadi rahasia umum kalau penyelenggaraan layanan kesehatan menjadi komoditas politik setiap saat hendak dihelat pemilihan kepala daerah. Janji kandidat yang hendak menggratiskan konstituennya jika dirinya terpilih tentu saja lahir karena didorong syahwat politiknya yang begitu besar. Syahwat politikus ini, suka atau tidak, mau atau tidak pasti akan berdampak pada kelangsungan hidup rumah sakit itu sendiri. Bahkan rumah sakit sekaliber dr. Soetomo sekalipun berani menolak pasien rujukan, jika tunggakan jamkesda pada pemerintah daerah pengirim pasien rujukan belum dibayar. Artinya adalah : rumah sakit mengalami kesulitan cash flow dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang menjadi misinya ketika tagihan atas pasien miskin sebelumnya molor diterima. Perlu keseriusan pemerintah daerah setempat untuk memberikan jaminan bahwa semua tagihan layanan kesehatan masyarakat miskin akan dilunasi dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dan tidak berhenti sebatas itu, penyederhanaan prosedur klaim serta perlakuan khusus anggaran belanja rumah sakit ketika terjadi kondisi dimana belanja untuk melayani maskin ternyata melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

      Terima kasih. Salam Melayani.

      Team PPK BLUD.

  4. Andy Budiansyah says:

    Mohon contoh laporan keuangan untuk memenuhi persyaratan untuk mengajukan rsud menjadi BLUD

  5. salam BLUD

    Forum yang sangat bagus dan perlu dukungan untuk tetap selalu eksis dalam pengembangan Blud.

    Yang menjadi kendala dalam pelaksaan ini bagaimana cara untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Blud. yang menjadi dasar Pelaksanaan seluruh kegiatan. mengenai Tupoksi, prosedur, dokumen dan pelaporannya.

    terima kasih

  6. swari says:

    Saya org baru dlm hal PPK-BLUD ini…pertanyaan sya yg sederhana sj dlu…dalam Laporan Operasional triwulanan…apakah belanja pegawai yang menggunakan anggaran APBD dimasukkan jg atau hanya belanja yg mnggunakan dana yg berasal dari BLUD saja…trims

    • team ppkblud says:

      Terima kasih (Mbak/Mas?) Swari atas semangatnya.
      Bila kita mengacu pada pasal 118 Permendagri 61-2007, definisi laporan oprasional telah menjelaskan hal ini, bahwa ia mencakup dua sumber dana utama BLUD yaitu dana subsidi (APBD) dan Fungsional (layanan RS). Sehingga apapun jenis belanjanya (sebagaimana termaktub dalam DPA APBD) entah itu belanja pegawai langsung tak langsung maupun belanja barang dan jasa tetap mencakup dua sumber dana tersebut. Hal ini pernah kami paparkan secara lengkap dalam artikel yang membahas tentang bagaimana membuat laporan keuangan BLUD (http://ppkblud.com/2012/02/membuat-laporan-keuangan-blud/).

      Terima kasih.
      Salam Melayani,
      Tim ppkblud.com

  7. andi says:

    saya baru dalam hal blud,,,mau tanya tentang Ambang batas BLUD. siapa yang menetapkan Persentase BLUD dan berapa persen,,,?
    trims

    • Julianto Supangat says:

      Tidak ada ketentuan yang menetapkan berapa seharusnya besaran ambang batas. Penentuannya didasarkan pada data historis tahun-tahun sebelumnya. Minimal tiga tahun anggaran untuk lebih akuratnya. Data historis yang dimaksud adalah realisasi pendapatan dan belanja setelah periode PAK ditetapkan.
      Besaran ambang batas dicantumkan dalam dokumen RBA. Dan penentuannya mengikuti mekanisme penetapan RBA sebagaimana pernah diulas oleh team ppk-blud.com.

      Terima kasih.

      Tetap semangat..!

  8. ipul says:

    Akhirnya saya mendapatkan forum diskusi yang sangat menarik, saya masih orang baru bertugas sebagai perencanaan dan saya masih bingun dlm penyusunan RBA, pertanyaan saya :
    1. untuk menyusun RBA, diperlukan data tahun berapa saja (misalkan saya mau menyusun RBA 2013)
    2. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas siapa saja (apakah dari blud sendiri atau dari tingkat diatasnya)
    sementara baru itu masalah yg saya temukan, terima ketersediaan bapak/ibu/tim ppkblud membantu saya

    • Julianto Supangat says:

      Dokumen yang diperlukan untuk menyusun RBA adalah rencana strategis bisnis yang merupakan rencana lima tahunan rumah sakit, DPA yang sedang berjalan, SPM, unit cost serta data historis keuangan setidak-tidaknya untuk tiga tahun lampau.

      Adapun mengenai penjabat pengelola dapat berasal dari non PNS maupun PNS, dengan ketentuan bahwa pejabat keuangannya harus dari PNS.

      Sedangkan mengenai keanggotaan Dewan Pengawas dapat terdiri dari tiga golongan/jenis sebagaimana di atur dalam Permendagri 61/2007 pasal 45 angka 1.

      Terima kasih Ipul..,

      Tetap Semangat…!

  9. andi says:

    mohon pencerahannya,,,,gmana pencatatan barang hibah oleh pihak ke 3 pada ppk BLUD ?
    trims,,,

    • Julianto Supangat says:

      Pertanyaannya rumit juga bang Andi…, anda layak dapat bintang bukan bir lho ya, bener2 bintang.

      Berikut yang bisa kami sampaikan mengenai pertanyaan anda:

      Penerimaan donasi berupa aktiva non kas diakui dan dicatat pada saat aktiva tersebut diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kepemilikan Barang. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
      Atas penyerahan barang hibah non kas ini maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan RS sekaligus belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran.
      Jurnal yang diperlukan guna mencatat perpindahan kepemilikan barang hibah tidak terikat sebagai berikut:
      Belanja Modal Aset (Sesuai Jenis Aset)(debet)
      Pendapatan Hibah Berupa Barang / Jasa.(kredit)
      (xxx = nilai barang berupa aset tetap yang dihibahkan pihak ketiga atau instansi pemerintah lainnya)

      Sedangkan untuk mencatat perpindahan kepemilikan barang hibah tidak terikat pada neraca diperlukan jurnal sebagai berikut:
      Aset Tetap (sesuai jenisnya)(debet)
      Ekuitas Donasi(kredit)
      (xxx = nilai barang berupa aset tetap yang dihibahkan pihak ketiga atau instansi pemerintah lainnya)

  10. ARDHIEN says:

    Asslam Alaikum wrbr
    Team PPKBLUD yang baik hati dan tidak sombong……
    mohon maaf ya? mau nanya apa dasar hukum untuk memberikan gaji pimpinan BLUD dan sluruh tim teknisnya dan bagaimana cara menghitung…….. hehehehe maklum dah team ppkblud org pada nanya gajinya mana? eh… jaangan lupa juga standar gaji pegawai non PNS di BLUD

    • Julianto Supangat says:

      Terima kasih juga Ardhien yang ramah dan suka menabung…,

      Selama pengelola BLUD berstatus PNS maka mengikuti mekanisme penggajian yang berlaku sebagai PNS.

      Sedangkan jika pengelola BLUD non PNS maka penggajiannya didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

      Mungkin yang anda maksud adalah remunerasi. Nha kalo itu yang anda maksud maka sebenarnya sudah diatur dalam pasal 50 s.d. 54 Permendagri 61/2007.

      Terima kasih Ardhien yang baik hati..,

      Tetap semangat…!

  11. hendra says:

    kenapa gaji BLUD kagak naik2… setidaknya standart UMR seperti di jelaskan di Per Gub.. trims

    • Mas Hendra yang sedang galau…, thanks berat telah mo berbagi.
      Saya bisa memahami kondisi anda.

      Semangat karyawan dan direksi rumah sakit kala pemberlakuan PPKBLUD selalu terpasang dalam nada yang merdu. Bayangan peningkatan kesejahteraan selalu menari di pelupuk mata. Namun dalam praktiknya harapan tak seindah fakta.
      Siapa yang mesti disalahkan? Ayo kita liat lebih detail lagi!

      Penerapan PPK-BLUD tak serta merta berkorelasi dengan peningkatan pendapatan karyawan. Perlu penyamaan persepsi mengenai mekanisme yang harus dijalankan. BLUD telah mensyaratkan beberapa dokumen sebagai kesempurnaan infrastrukturnya, macam : RSB, Unit cost,RBA,SPM, Penatausahaan dan sistem akuntansinya serta berbagai regulasi untuk penerapannya. Banyak kasus di banyak rumah sakit, dokumen yang saya sebutkan di atas hanya difungsikan sebagai artefak belaka. Seolah benda antik yang perlu disimpan dalam lemari besi. Baru dikeluarkan bila ada pengunjung luar yang menanyakannya. Mbulet ya mas?

      Singkatnya begini, tolong dijawab dengan jujur: Benarkah RBA yang anda susun setiap tahunnya didasarkan dan mengacu pada RSB yang telah anda miliki? Benarkah RSB anda mencerminkan SPM yang ingin dicapai selama periode tertentu? Apakah pola hubungan antar bagian saat menangani suatu transaksi telah didasarkan pada penatausahaan yang sehat? Yang memberikan keyakinan bahwa aset rumah sakit terlindungi?

      Bila jawabannya tidak, maka semakin menguatkan dugaan saya bahwa kebocoran pendapatan akibat pengendalian internal yang memble telah terjadi. Coba jawab lagi,berapa keuntungan rumah sakit tatkala melayani pasien jamkesmas/jamkesda/jamkesmasda? Bagaimana cara rumah sakit mengkontrol biaya obat dan jasa medis ketika dihadapkan dengan model pembiayan Ina CBG’s untuk jamkesmas?

      Banyak rumah sakit tak memiliki data sama sekali mengenai komposisi jasa medis, sarana dan obat yang harus didistribusikan pada penerimaan model Ina CBG,s ini. Maka setiap ada gelontoran peneerimaan klaim jamkesmas misalnya, maka yang diutamakan adalah pembayaran obat. Dan bila pemakaian obat tak terkontrol maka porsi untuk jasa medis semakin kecil. Padahal porsi jasa medis adalah penghasilan tambahan bagi karyawan rumah sakit. Akhirnya terjadilah apa yang seperti anda utarakan. Setelah ber-BLUD bukannya makin meningkat malah semakin gak jelas sejahteranya.

      Saran saya sih, semua permasalahan yang menyangkut inefisiensi, prosedur, dan pengendalian sebaiknya dibicarakan disemua level organisasi rumah sakit. Bukan cuma direksi dan pejabat struktural saja. Karena bagaimanapun juga, rendahnya remunerasi adalah bahaya laten bagi produktivitas dan kualitas pelayanan rumah sakit.

      Salam melayani..dan
      Tetap semangat…!

  12. septyarto says:

    bapak admin yang terhormat,

    mohon pencerahan, dalam perspektif PP nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, jika sebuah unit pelaksana teknis (UPT) dari sebuah dinas ditetapkan sebagai BLUD, apakah UPT tersebut statusnya menjadi Lembaga teknis daerah, ataukah BLUD tidak termasuk kategori keduanya?

    terima kasih banyak.

    • Mas Septyarto yang terhormat juga…
      Sebelum lebih jauh, ngomong-omong dari mana sampeyan tahu kalo nama saya ‘admin’? :)

      Saya yakin anda masih belum bisa membedakan antara bentuk lembaga daerah sebagaimana diatur dalam PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah. PP 41/2007 diterbitkan dengan maksud salah satunya adalah penyeragaman dan pemolaan organisasi perangkat daerah. Dengan adanya keseragaman ini diharapkan akan mudah bagi pemerintah pusat menganalisa inefisiensi penyelenggaraan organisasi perangkat daerah.
      Seddangkan BLUD berbicara mengenai pola pengelolaan keuangan. Penerapan BLUD pada suatu SKPD tidak merubah bentuk dan status SKPD yang bersangkutan. Bila status awal suatu intansi adalah unit pada sebuah SKPD (UPT) maka setelah menerapkan PPK-BLUD, statusnya tidak berubah, masih berbentuk UPT dibawah dinas. Kalaupun suatu UPT berubah statusnya setelah penerapan PPK-BLUD, maka itu disebabkan bukan karena status BLUDnya, melainkan karena adanya kebijakan lokal yang diakomodir pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

      Salam melayani .. dan
      Tetap semangat!

  13. Mudarid M. Syam says:

    Hi all, kami RSUD Sawerigading Palopo baru mulai menerapkan PPK BLUD pada Januari 2013 dan butuh banyak masukan ttg pengelolaan keuangan BLUD dgn adanya site ini kami jadi banyak informasi tambahan, Bravoooo.

    • Terima kasih Pak Mudarid, Hii juga… :)
      Mudah-mudahan penerapan ppk-BLUD pada Januari 2013 lancar dan tak ada kendala.
      Kami siap untuk sharing segala hal terkait BLUD. Demikian juga yang kami harap dari Pak Mudarid dan teman-teman dari RS Sawerigading Palopo.

      Salam melayani dan..
      Tetap Semangat..!

  14. pepen says:

    bpk yth. kami ingin menanyakan dalam pola pengelolaan keuangan BLUD, diperkenankan adanya proses ” Penggunaan Langsung” pendapatan yang diterima oleh RSU…pertanyaaan kami..untuk pos belanja apa sajakah “penggunaan langsung tersebut “??..kemudian untuk retribusi apakah juga boleh digunakan untuk “penggunaan langsung”??..jika boleh..untuk pos belanja apasaja…terimaksih banyak sebelumnya.

    • Julianto Supangat says:

      Mas Pepen yang terhormat juga..,
      Terima kasih telah bersedia sharing di situs ini. Adapun pertanyaan Mas telah saya buatkan tulisan tersendiri.
      Bisa Mas baca langsung DI SINI.

      Salam melayani.

      Julianto Supangat.

  15. mufty says:

    Team PPK-BLUD yang saya hormati…..
    mohon pencerahannya… apakah BLUD boleh memberikan gaji Ke-13 buat pegawai BLUD yang Non PNS ? kalau boleh adakah dasar hukumnya ? mohon penjelasannya.
    terima kasih

    • Julianto Supangat says:

      Tetap semangat Mas Mufty..
      Terima kasih atas sharingnya,

      Aturan tentang gaji ke 13 telah sangat jelas dalam PP 48/2013. Disana disebutkan:
      mereka yang mendapat gaji ke-13 adalah Pegawai Negeri, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tenaga Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu para Pejabat Negara, yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (pro yustisial).

      Termasuk di dalamnya adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); j. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial; k. Menteri dan Jabatan yang setingkat menteri; l. Kepala Perwakilan RI yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; m. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan n. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

      Selain itu para penerima pensiun dan tunjangan, yaitu :
      a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensun; dan d. Penerima pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas.

      Sedangkan penerima tunjangan adalah: a. Penerima tunjangan veteran; b. Penerima Tunjangan Kehormatan anggota KNIP; c. Penerima tunjangan penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima tunjangan janda/duda dari Penerima Tunjangan poin a,b, dan e. Penerima tunjangan bekas tentara KNIL/M; f. Para penerima tunjangan orang bagi bagi anggota TNI/Polri yang gugur; dan j. Penerima tunjangan cacat.

      Untuk pegawai BLUD non PNS dimungkinkan menerima honor atau tunjangan, namun sebaiknya tidak dikaitkan dengan gaji ke 13 atau nama apapun yang dasar pencairannya adalah moment tertentu. Honor atau tunjangan bagi honorer BLUD tetap mengikuti kaidah besaran prestasi yag telah dicapai BLUD.

      Salam melayani..

      @Julianto Supangat.

  16. as'ari says:

    yth. bpk/ibu team ppk blud

    mohon pencerahan, secerah-cerahnya. rsud sidoarjo sudah beberapa tahun menerapkan ppk-blud. pada tahun 2011 terjadi tarik ulur terhadap pengelolaan parkir antara dishub dan rsud. yang kami tanyakan adalah apakah dibenarkan blu-rsud mengelola parkir? dan pendapatan parkir (retribusi) pada juga termasuk penerimaan blud-rsud? dan apakah pendapatan parkir tersebut juga dibebani pajak parkir sebagaimana uu 28 tahun 2009 ttg pdrd?
    kemudian terkait dengan pembukaan rekening blud rsud, apa juga harus ijin bupati (selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah) karena pada permendagri 61 tidak mengatur hal tersebut? apakah boleh kita mengacu pada pmk 05/pmk.05/2010?
    matur suwun sanget.

    salam hormat
    as’ari (dppka kab sidoarjo)

    • Julianto Supangat says:

      Jleb banget pertanyaannya Mas As’ari. Saya selalu menunggu pertanyaan macam ini. Thanks berat telah mau berbagi dengan yang laen.

      Mengenai retribusi parkir akan kami ulas secara khusus. Mengingat pembahasan mengenainya merupakan pembahasan yang suangat panas. Terjadi tarik ulur dan urat antara pihak rumah sakit dan Dinas perhubungan selaku pengelola retribusi sebelumnya. Namun pengalaman kami mendampingi pembahasan mengenai retribusi parkir, pada akhirnya harus melibatkan sekda selaku pengambil kebijakan yang menjadi wasit terakhir atas ‘sengketa’ ini.

      Lantas tentang pembukaan rekening BLUD memang tidak diatur dalam Permendagri 61/2007, dalam tahap awal dengan alasan kepraktisan memang bisa mengacu pada PMK nomor 05/2010. Namun harap diingat acuan ini tidak permanen. Anda harus mengaturnya sendiri melalui Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada peraturan menteri ini. Rekening yang sudah terlanjur dibuka tetap harus dimintakan persetujuannya kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Bila tidak disetujui (tentu secara tertulis dengan menyebutkan alasan2nya) maka rekening tersebut harus ditutup.

      Salam melayani..

      @Julianto Supangat

  17. Asep says:

    kami adalah AKPER pertama yang menggunakan PPK-BLUD, kami masih merasa kebingungan dalam hal pengelolaan keuangan tersebut. Salah satu hal yang paling meonjol adalah dimana pendapatan kami terjadi pada tengah tahun yang selanjutnya akan kami gunakan untuk bulan Juli sampai bulan juni tahun selanjutnya. akan tetapi hal ini tidak mau dimengerti oleh Badan Keuangan Daerah, mereka menganggap bahwa uang sisa pada tahun sebelumnya merupakan silpa padahal kan itu bukan silpa akan tetapi akan kami gunakan untuk setengah tahun berikutnya. Menurut pandangan anda sebaiknya penyelesaiannya bagaimana karena kami sudah mencoba untuk berkonsultasi dengan yang lainnya mengalami kesulitan yang sama. terima kasih mohon bantuannnya

    • Julianto Supangat says:

      Terima kasih kang Asep telah bersedia sharing dengan kami.

      Permasalahan anda sebenarnya hanyalah komunikasi. Dokumen penatausahaan keuangan yang anda miliki seharusnya telah dipaparkan di depan BKD. Forum itulah yang berfungsi untuk menyamakan persepsi bagaimana pengelolaan keuangan atas dana yang bersumber dari fungsional BLUD.
      Anda bisa mengundang Tim BPKP Perwakilan Jabar sebagai narasumber atas penatausahaan keuangan BLUD yang bersumber dari dana fungsional.

      Salam Melayani

      Julianto Supangat.

  18. Kurnia says:

    Yth. Team PPK-BLUD

    1. apa KEUNTUNGAN dan KERUGIAN penerapan sistem BLUD rumah sakit umum, sesuai ketentuan perundang-undangan yg berlaku?

    2. Kiat dan tips mempercepat pelaksanaan BLUD?
    Terima kasih

    • Julianto Supangat says:

      Kepada Yth. Kurnia
      di Mana saja.

      Lho kok malah ikut-ikutan sampeyan. Pake Yth. segala.
      Apa keuntungan dan kerugian penerapan BLUD? Kasih tau gak ya…

      Jangan kecewa teman.., pertanyaan anda sudah kadaluwarsa. Seandainya saja anda tujukan pada saya sebelum 28 Oktober 2009, tentu akan saya ulas panjang lebar tentang keuntungan dan kerugian penerapan BLUD.

      Tapi sayang beribu sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, Obama tak mau diajak kenalan, saat ini sudah bukan saatnya lagi bicara untung-rugi. Karena bila rumah sakit daerah masih ingin tetap beroperasi, maka penerapan PPK-BLUD hukumnya adalah WAJIB!

      Dasarnya adalah Pasal 7, 17 dan 20 UU 44/2009 tentang rumah sakit yang diundangkan tepat pada tanggal 28 Oktober 2009.

      Lantas tentang kiat untuk percepatan penerapan BLUD, secara formal tentu saja harus mengacu pada Permendagri 61/2007. Namun bila kita mengikuti alurnya dengan tertib, tentu saja ketinggalan kereta. Dapat menjadi temuan vital BPK yang berpengaruh pada penentuan OPINI laporan keuangan Pemda. Terlebih terdapat regulasi (UU) yang dilanggar.
      Oleh karenanya komunikasi yang intens dengan para pengambil kebijakan (terutama Sekretaris Daerah) perlu dilakukan untuk mengambil kebijakan tertentu yang substansinya adalah percepatan penerapan BLUD.

      Salam melayani dan tetap semangat :D

      @Julianto Supangat

  19. Prio says:

    Yth. Bpk. Julianto Supangat,

    Setelah baca artikel farmasi pasca blud, saya jadi ingin tanya lebih lanjut mengenai solusi akhir dalam pengelolaan anggaran farmasi di blud.

    1. Pengadaan obat generik dan non generik di RS saya sepenuhnya diadakan secara langsung, tiap 2 minggu ada pemesanan oleh Pejabat Pengadaan Obat. Apakah ini diperbolehkan?

    2. Pejabat pengadaan obat adalah orang di luar instalasi farmasi. Apakah ini diperbolehkan?

    3. Selama ini di RS saya, pendapatan farmasi tidak dipisahkan modalnya terlebih dahulu, sehingga modal ikut terbagi ke jasa pelayanan. Bagaimana solusinya?

    Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

  20. Julianto Supangat says:

    Salam hormat juga Mas Prio..,
    Berbincang tentang pengelolaan farmasi rasanya tak akan pernah ada habisnya. Terima kasih anda telah mau berbagi tentang problem kefarmasian yang terjadi di rumah sakit.

    Untuk pertanyaan pertama akan secara khusus saya bahas melalui artikel tersendiri. Regulasi yang berubah adalah salah satu alasan mengapa topik ini penting dan harus dibuatkan artikel tersendiri. Mudah-mudahan saya berkesempatan untuk menuliskannya.

    Nah kalo yang kedua, saya rasa anda bisa mengecek ke Perpres 54/2010 dan perubahannya Perpres 70/2012. Tak satupun ada pasal yang mengatur ttg larangan orang di luar farmasi untuk menjadi pejabat pengadaan.

    Namun karena tugas pejabat pengadaan diperluas pada Perpres 54/2010 PBJ, yaitu tidak hanya sekedar menyusun dokumen dan mengusulkan pemenang, melainkan juga dapat mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi, maka diperlukan persyaratan utama selain integritas yaitu :
    memahami pekerjaan yang akan diadakan dan memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan yang bersangkutan

    Oleh karena itu meskipun secara eksplisit tidak dilarang berasal dari luar farmasi, namun secara implisit tugas dan wewenang pejabat pengadaan obat mensyaratkan adanya keahlian farmasi.

    Pertanyaan yang ketiga tentu saja terkait dengan aturan main yang berlaku di rumah sakit anda. Komposisi pengaturan pendapatan yang diterima rumah sakit ke dalam bentuk jasa rumah sakit (jasa sarana) dan jasa pelayanan seharusnya memprioritaskan tagihan pihak ketiga, dalam hal ini adalah obat yang terutang pada PBF. Sehingga alokasi jasa pelayanan dan jasa sarana adalah jumlah netto setelah biaya untuk obat disisihkan terlebih dahulu. Maka ketika karyawan rumah sakit menerima jasa pelayanan, sesungguhnya bagian yang mereka terima adalah berbanding lurus dengan pelayanan yang mereka kerjakan.

    Demikian mas Prio, mudah-mudahan bisa menjawab kegalauan anda.

    Salam melayani dan …tetap semangat!

    @Julianto Supangat

  21. iwan says:

    Adakah dasar hukum yang menyebutkan pegawai non PNS BLUD RSUD diangkat sbg pegawai tetap. Kami sudah 3 tahun lebih menjadi tenaga kontrak sejak pertama BLUD RSUD dibentuk

  22. Bams says:

    Dimana tempat mencari keadilan yang seharusnya ketika hak2 karyawan tidak diberikan sdgkan pimpinan BLUD bahkan sampai Bupati/Walikota tidak ada penyelesaian sbgmna yg seharusnya. Contoh hak2 yg tidak diberikan misalnya: tidak adanya informasi tentang transparasi pengelolaan keuangan, tidak diberikannya jaminan/asuransi kesehatan pegawai non PNS sampai dasar hukum yg mengatur untuk masa depan status kepegawaian pegawai non PNS.
    Trmksih

  23. sri susilawati lampung says:

    Salam kenal pak Julianto,

    Pak gimana cara menghitung pendapatan dan biaya accrual dalam menyusun laporan keuangan BLUD yang semula SAP ke SAK.makasih

    • Julianto Supangat says:

      Salam kenal juga mbak Sri yang sedang gundah menyusun skripsi..
      Maaf sebelumnya sebenarnya yang sedang anda tanyakan sudah pernah diuraiakan oleh dosen anda tatkala sedang membahas tentang akuntansi cash basis dan accrual basis.

      Tidak jauh berbeda, SAP adalah cash basis, dan SAK = acrrual basis.

      Pesan sponsor : pelajari kembali mengenai konsep cash dan accrual basis, maka anda akan temukan jawabannya.

      Salam melayani dan..
      Tetap Semangat…!

      @Julianto Supangat :D

  24. mirza says:

    Salam hormat,
    Sy mirza dr rsud kab.sorong papua barat, yg hendak sy tanyakan ialah mengenai proses pengadaan barang di rs, sesuai standart pelayanan kefarmasian di rs, kepmenkes no.1197/MENKES/SK/X/2004,Inst.farmasi dpt melakukan pembelian perbekalan farmasi scr langsung. Dlm bid.farmasi apoteker mpy kewenangan utk menandatangani surat pemesanan pembelian perbekalan farmasi, dlm tulisan pak julianto disebutkan bahwa apoteker yg bukan PA tdk boleh menandatangani sp sedangkan pd kenyataannya itu adl mrpkan wewenang apoteker selaku penanggung jawab kegiatan kefarmasian, bgm solusi atas hal ini? Sebab di t4 kami pbf tdk mau melayani pembelian perbekalan farmasi tanpa tt dr apoteker penanggung jwb atau apoteker ka.instalasi farmasi

    • Julianto Supangat says:

      Hormat juga dari saya Om Mirza, senang rasanya ada seseorang yang mau menanggapi tulisan saya. Sebelumnya anda dapat luangkan sedikit waktu untuk membaca pertanyaan mas Wahyu yang ada disini.

      Tidak ada yang luar biasa dari jawaban atas pertanyaan Mas Wahyu, hanya sekedar upaya untuk menyamakan persepsi kita duluan ttg pengadaan perbelakalan farmasi. Karena regulasi yang anda sebutkan kepmenkes no.1197/MENKES/SK/X/2004 ttg standar pelayanan kefarmasian, memang menyebutkan bahwa metode pengadaan obat dapat dilakukan dengan dua cara: tender dan pembelian langsung. Namun Kepmenkes tersebut tidak berbicara lebih lanjut mengenai kapan harus ditenderkan dan kapan bisa melalui pembelian langsung. Rujukan yang dapat dijadikan patokan untuk itu adalah ketiga regulasi yang saya paparkan via pertanyaannya mas wahyu.

      Sesuai dengan amanah undang-undang, pada dasarnya yang berhak membuat perikatan adalah PA/KPA . Yang oleh Perpres 54/70, kewenangan ini kemudian didelegasikan pada PPK untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga, tak terkecuali PBF.

      Nah karena yang pegang kontrak, dan yang pada akhirnya harus ikut menandatangani persetujuan guna kepentingan pembayaran adalah PPK, maka setiap surat SP yang diusulkan oleh apoteker/kepala farmasi harus disetujui oleh PPK. Hal ini untuk menjamin bahwa tidak terjadi varian baik jenis obat maupun jumlahnya yang berakibat pada pelampauan nilai kontrak. Atau sekiranya terjadi pelampauan (dalam hal kontrak payung misalnya) maka pelampauan tersebut telah disetujui PPK.

      Solusinya?

      Bikin saja format SP yang ada tanda tangan apoteker dan PPK.

      Mungkin begitu Om Mirza, sekali lagi salam hormat dari saya.

      Salam Melayani… dan
      Tetap Semangat..!

      @Julianto Supangat

  25. mirza says:

    Salam hormat,
    Saya ibu mirza dr rsud kab.sorong pak, Trm ksh banyak atas solusi yg diberikan pak, pak msh sambungan dari pertanyaan saya tgl 26 kemarin, sesuai dg jwban dr pak julianto bhw surat pesanan ditanda tangani oleh apoteker dan ppk itu berarti ppk pada posisi tanda tangan mengetahuinya atau apotekernya? Maaf sy hrs bertanya detail krn takut disalahkan saat audit. Kemudian yg ingin sy tanyakan lg pd penjelasan yg bapak berikan utk pertnyaan saudara wahyu mengenai cara pengadaan obt, pd point 2 bapak jlskan bhw utk obat2 generik yg tdk terdpt dlm e-catalogue,pengadaan dilakukan dg cr penunjukan langsung dg berpedoman pd peraturan menkes terakhir ttg pengadaan obt yg diterbitkan tiap thnnya, apakah yg dimaksud dr point 2 ini adlh permenkes mengenai harga obt generik thn 2012 yg telah dicabut dan di ganti dg edaran menkes mengenai e-catalogue? Mhn penjelasannya pak, trm ksh sblmnya pak

    • Julianto Supangat says:

      Salam hormat dari saya Ibu Mirza, mohon maaf atas ketidaknyamanan anda kala saya kebingungan harus memanggil sapaan anda, hingga memutuskannya dengan sebutan ‘Om’.
      Klir sudah. Sejak saat ini sy sapa anda dengan Ibu saja ya.., bukan ‘bunda’ yang lagi ngetrend kayak di tipi-tipi.

      Benar ibu, SK Menkes terbaru adalah KepMenKes 247 th 2013 ttg pencabutan Kepmenkes 94 th 2012 ttg harga obat 2012, ibu bisa mengacu ke sana.

      Adapun mengenai form SP, yang benar adalah PPK tidak sekedar mengetahui, namun MENYETUJUI. Dengan demikian tanggungjawab pembayarannya kelak tetap berada di pundak PPK.

      Terima kasih bu Mirza atas klarifikasinya.

      Salam melayani dan ..

      Tetap Semangat..!

      @Julianto Hadi :D

  26. mirza says:

    Salam hormat pak julianto,
    Trm ksh bny atas bimbingannya, bersyukur skl sy dpt berkonsultasi langsung dg pakarnya, sebab kami ini org fungsional lbh tau melayani pasien dr pd penatausahaan farmasi apalg dg bny peraturan dan ditambah lagi dg status blud, pusing pak, trm ksh bny ya pak….jgn bosan2 menjwb pertanyaan kami ya pak :-)

  27. mirza says:

    Salam hormat,
    Pak julianto, utk jawaban bpak atas pertnyaan sdr.prio tgl 11/09/2013 tentang pejabat pengadaan obat adl org di luar inst.farmasi apakah diperbolehkan? Dmn scr implisit tdk diperbolehkan utk org dr luar farmasi, apakah hal ini dpt diartikan bahwa utk setiap instalasi dlm rs mempunyai 1 org ppk atau dg kata lain ppk dlm rs boleh lbh dr 1 org? Trm ksh sblmnya atas jwban bapak

    • Julianto Supangat says:

      Salam hormat kembali Bu Mirza, wah tabungan hormat saya bertambah terus neh. Seandainya bisa dirupiahkan…hmmm :D
      Sy perlu klarifikasi lagi: Kayaknya sy tidak sampai pada kesimpulan bahwa orang non farmasi tidak boleh menjadi pejabat pengadaan farmasi deh. Saya nukilkan ulang ya bu, jawaban saya atas pertanyaan Sdr . Prio :

      Nah kalo yang kedua, saya rasa anda bisa mengecek ke Perpres 54/2010 dan perubahannya Perpres 70/2012. Tak satupun ada pasal yang mengatur ttg larangan orang di luar farmasi untuk menjadi pejabat pengadaan.

      Namun karena tugas pejabat pengadaan diperluas pada Perpres 54/2010 PBJ, yaitu tidak hanya sekedar menyusun dokumen dan mengusulkan pemenang, melainkan juga dapat mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi, maka diperlukan persyaratan utama selain integritas yaitu :
      memahami pekerjaan yang akan diadakan dan memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan yang bersangkutan

      Oleh karena itu meskipun secara eksplisit tidak dilarang berasal dari luar farmasi, namun secara implisit tugas dan wewenang pejabat pengadaan obat mensyaratkan adanya keahlian farmasi.

      Mungkin ibu mengambil kesimpulan denganmendasarkan diri pada kalimat saya terakhir itu. Itu sy maksudkan, dalam konteks pengadaan obat, sepanjang seseorang itu memiliki pengetahuan yang memadai tentang kefarmasian, meskipun tidak bertugas di instalasi farmasi, dapat bertindak sebagai pejabat pengadaan. Banyak lho bu, apoteker di suatu rumah sakit dipekerjakan di bidang non farmasi. Bahkan sy mendapati ada satu apoteker senior menjabat sebagai Kabag Keuangan. Jadi bedakan pengertian antara orang yang memiliki keahlian farmasi dengan orang instalasi farmasi ya Bu.

      Mengenai pertanyaan kedua, Perpres tidak melarang jumlah PPK dalam suatu instansi. Yang penting orang tersebut harus memenuhi persyaratan baik eksplisit maupun implisit sebagaimana diwajibkan dalam Perpres 70/2012 jo 54/2010.

      Demikian ibu, mudah-mudahan membantu.

      Salam melayani dan ..
      Tetap Semangat..!

      @Julianto Supangat

  28. mirza says:

    Salam hormat, pak ada bbrp pertnyaan yg hendak sy ajukan : 1. Bgm cr penetapan harga jual obt yg sesuai dg aturan blud, 2. Rs kami mempnyai sist.keuangan 1 pintu,yaitu segala jenis transaksi keuangan melalui bag.kuangan rs/bank kerjasama, bgm cr membuat laporan keuangan instalasi farmasi ? Krn tiap kali audit bag. Keuangan,data dr instalasi farmasi seringkali digunakan utk data crosscheck bagi bag. Keuangan, 3. Selama ini inst.farmasi tdk pernah mengetahui sumber dana pembyr pembelian obt,bgm yg seharusnya pak? Mohon bimbingannya pak

    • Julianto Supangat says:

      Maaf ibu , salam hormatnya baru bisa sy balas sekarang.., laen kali salam tempel saja ya.. :D
      Bu, ada beberapa jawaban yg hendak sy ajukan:
      1. Penetapan harga jual obat adalah kebijakan direktur RSUD. Kebanyakan RSUD yang sy temui menetapkan harga jual obat sebesar 15% dari harga faktur. Tidak ada aturan BLUD yang secara khusus membahas mengenai harga jual obat, namun penentuan harga jual sebaiknya mempertimbangkan faktor daya beli masyarakat dan RS/apotik pesaing di sekitar RSUD.
      2. Laporan keuangan farmasi? Kalo yang ibu maksudkan adalah neraca, laporan operasional dan arus kas, maka depo farmasi tidak memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan macam itu. Laporan keuangan menjadi kewajiban RSUD sebagai institusi induk yang membawahi semua instalasi. Tapi kalo laporan persediaan obat, maka itu hukumnya adalah wajib sebagai bukti bahwa pengelolaan bahan farmasi di instalasi depo farmasi telah diselenggarakan dengan baik dengan mengakomodir pengendalian internal yang memadai. Laporan persediaan depo harus mendukung/sama dengan laporan belanja obat dan pendapatan obat yang diselenggarakan oleh bagian keuangan.
      3. Kalo selama ini instalasi farmasi tidak pernah mengetahui sumber dana belanja obat , apakah dari subsidi pemda atau dana fungsional BLUD, maka sy yakin instalasi farmasi tidak dilibatkan saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa anggaran di RS ibu hanyalah perulangan dari anggaran tahun sebelumnya. Mungkin ditambah-tambah sedikit biar memenuhi unsur kepantasan belaka. Ato dengan bahasa lain, anggaran bagi RSUD ibu hanyalah besaran angka yang harus terbagi rata ke semua instalasi. Yang penting semua senang, semua tenang. Karena ada anggarannya.
      Model praktik penganggaran yang seperti ini bila ditradisikan akan membuat RSUD jalan di tempat. Tidak ada alat untuk mengevaluasi perkembangan RSUD. Sama saja, mau BLUD atau tidak sama saja. Dan sy berani taruhan , kalo dokumen perencanaan RSUD macam Rencana Strategi Bisnis dan SPM hanyalah formalitas belaka, yang disimpan rapi di laci, dan dikeluarkan ketika diminta oleh auditor eksternal.

      Betul begitu Ibu?

      Salam melayani dan…
      Tetap Semangat…!

      @Julianto Supangat :D

  29. Rachmad says:

    Salam Luarr biasa ^_^
    Saya Rachmad Arifuddin, dari RSUD Ulin Banjarmasin.
    Mohon masukan bagaimana sebenarnya cara yang tepat untuk mencarikan sumber dana yang paling tepat untuk kegiatan perawatan fasilitas Ruang dan bangunan Rumah Sakit. Khususnya Untuk biaya perawatan dan biaya operasional fasilitas seperti Incenerator dan IPAL.
    Di RS Swasta seperti yang pernah saya kunjungi yaitu RS Bethesda di jogja mereka memasukkan biaya pengelolaan sampah medis dan air limbah kedalam tarif kamar.
    Nah untuk RS BLUD sebaiknya bagaimana ? apakah boleh menerapkan seperti RS Swasta tersebut ?

    • Rachmad says:

      Selama ini Incenerator dan IPAL diposisikan sebagai Cost Center. Mengingat Saat ini Harga BBM makin tinggi dimana untuk pembelian BBM oleh rumah sakit dikategorikan sebagai Industri maka RS Harus membeli BBM dengan harga Industri, sehingga membuat biaya operasional Incenerator semakin meningkat serta harga sparepartnya pun cukup mahal sehingga akan memebebani keuangan RS.

      Sama halnya dengan IPAL, Ipal sangat padat kegiatan perawatan seperti maintenance seweraga line, control box, dll, sparepartnya pun cukup mahal, dan mengingat jika proses pengelolaan air limbah ini terganggu juga akan mengganggu pelayanan di RS terutama pelayanan rawat inap.

      Selama ini biaya operasional kedua fasilitas tersebut hanya dibebankan kepada anggaran RS secara umum, sehingga jika anggaran tidak memungkinkan maka proses operasional akan terhambat dan sangat beresiko mengganggu pelayanan. ditambah lagi RS saat ini sudah menjadi objek pengawasan Ketaatan Pelaksanaan Peraturan Lingkungan Hidup seperti PROPER.

      Jika ternyata ada hambatan dalam kegiatan operasional pengelolaan Limbah di RS maka otomatis akan mengganggu kinerja pengelolaan lingkungan RS yang artinya dapat dinilai sebagai TIDAK TAAT.

      Dari masalah siatas apakah bisa Pengelolaan Limbah Medis padat di Incenerator dan Limbah cair di IPAL dimasukkan dalam kategori Revenue Center sebab keduanya juga Sifatnya Melayani yaitu melayani efek samping (Limbah) dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

      • Julianto Supangat says:

        Episode kedua: From Banjarmasin with Love
        Ijinkan saya untuk mengganti channel diskusi kita dengan topik baru:
        Pusat-pusat Pertanggungjawaban

        Ini tentu saja karena penggunaan istilah Revenue center yang anda pakai.

        Sejak kita masih di kandungan, orang sudah rame membicarakan tentang pusat-pusat kebugaran ini, eh pusat pertanggungjawaban ding. Istilah ini terkait dengan upaya bagaimana menilai kinerja keberhasilan suatu unit organisasi. Mereka bersemangat membaginya dalam empat kategori besar, yaitu : Cost, Revenue, Profit dan Investment Center.
        Dan akuntasi menyediakan tools yang murah untuk memudahkan kita membedakan keempatnya, yaitu Biaya, Pendapatan dan Belanja Modal.
        Maka suatu instalasi Cost center adalah mereka instalasi yang dinilai kinerjanya dengan menilai Biaya nya saja. Bisa berupa penghematan dengan anggarannya atau dengan realisasi tahun sebelumnya.
        Revenue Center adalah mereka yang dinilai dengan mengkombinasikan Pendapatan yang diperolehnya dengan Biaya Langsungnya saja.
        Profit Center, dinilai dengan menggabungkan antara Pendapatan dengan total biayanya. Sedangkan Investment Center dinilai kinerjanya dengan memadukan baik biaya, pendapatan maupun belanja modalnya.
        Pertanyaan buat sampeyan tentu saja adalah:
        1. Apakah Incenerator dan IPAL anda memiliki pendapatan sendiri? Adakah terdapat tarif penggunaan inceneretor yang ditetapkan sebagai bentuk imbal jasa atas layanan IPAL yang anda selenggarakan?
        2. Apakah instalasi IPAL adalah unit yang mandiri yang jasanya bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung?

        Bila jawabannya adalah : tidak…,
        .
        .
        .
        .
        .
        maka tetaplah di tempat anda, karena saya akan kembali segera setelah pesan-pesan berikut ini:

        Salam melayani.. dan
        Tetap Semangat…!

        @Julianto Supangat :D

    • Julianto Supangat says:

      Salam Bi bi..bi..asssaa di Luaarrrrr :D
      Mas Rahmad yang sedang galau di Banjarmasin sana. Kalo pertanyaannya adalah bisakah menerapkan tarif kamar yang mengakomodir biaya perawatan/operasional IPAL rumah sakit, maka jawabannya adalah boleh-boleh saja. SBY saja gak melarang.

      Namun ingat , penerapan tarif suatu rumah sakit, apalagi rumah sakit plat merah macam sampeyan, harus hati-hati dengan mempertimbangkan setidaknya 3 faktor sebagai berikut:
      1. Biaya satuan (Unit cost)
      Informasi biaya satuan adalah informasi yang menggambarkan besarnya biaya pelayanan per
      pasien. Informasi ini merupakan informasi pertama yang digunakan untuk menetapkan tarif, dimana juga dapat dimanfaatkan untuk menilai skala ekonomis produk yang dihasilkan.

      2. Tingkat kemampuan masyarakat.
      Tingkat kemampuan masyarakat diukur dengan cara melihat ATP (Ability to Pay) serta WTP (Willingness to Pay) masyarakat.
      Bila masyarakat mempunyai kemampuan membayar rendah dan tingkat utilisasi selama ini rendah, maka sulit bagi RSUD untuk menaikkan tarif, apalagi kualitas tenaga medis, sarana prasarana dan lokasi tidak mendukung (misalnya di daerah terpencil).
      Selain itu penyesuaian tarif, juga harus memperhitungkan seberapa besar kelompok masyarakat yang kemungkinan tidak akan mampu membeli pelayanan kesehatan yang menjadi haknya.

      3. Tarif pelayanan kompetitor yang setara.
      Meskipun telah menghitung biaya satuan dan tingkat kemampuan masyarakat, RSUD perlu juga membandingkan tarif pelayanan rumah sakit lainnya yang terletak pada lokal daerah yan sama. Bila RS Swasta di daerah anda yang memiliki kualitas sama dengan RS anda bisa menerapkan tarif murah, tentu sangat berat bagi RS anda untuk menaikkan tarif dengan alasan kenaikan biaya operasional IPAL tersebut.

      Syukurlah RSUD anda adalah milik pemerintah. Maka solusi yang bisa anda tempuh adalah menyusun unit cost atas pelayanan kesehatan yang didukung oleh IPAL anda. Bandingkan antara tarif yang berlaku pada instalasi layanan dengan unit costnya. Bila tarif yang berlaku ternyata lebih rendah dari hasil perhitungan unit cost maka varian yang terjadi adalah alasan logis bagi anda untuk bernegosiasi dengan pemerintah daerah setempat meminta tambahan subsidi.

      Barangkali begitu Mas Rachmad, saya harus menghemat jawaban, soale anda bertanya dengan metoda bombardir. Pertanyaan anda yang kedua harus saya layani juga kan?

      Salam melayani… dan

      Tetap Semangat..!

      @Julianto Supangat :D

      • Rachmad says:

        Salam segarrrr… ^_^

        Terimakasih penjelasannya pak…
        emm…. sebenarnya untuk biaya tambahan ini kan gak perlu banyak… yah sekitar 500-1000 perak kira-kira gak berpegaruh banget, tapi kalo dikalikan jumlah Bed nya apalagi di RSUD Ulin Bednya ada sekitar +/- 700an lumayan buat meringankan biaya operasional ^_^.

        Mungkin rata-rata RS plat merah memiliki masalah dengan pengelolaan limbah, yang rata-rata alasannya gak ada biaya atau kurang biaya…

        Nah menurut bapak sebaiknya apa yang harus dilakukan agar masalah2 yang timbul karena faktor biaya ini tidak terjadi lagi, ^_^

        • Julianto Supangat says:

          Salam segar juga Mas.., eemmm…sebenarnya solusi sudah begitu segarnya,
          kan sudah sy bocorkan di jawaban sy yang pertama:
          1. Bikinlah unit cost atas instalasi yang menerima jasa layanan Limbah dan Incenerator.
          2. Varian/gap yang terjadi antara tarif dan unit cost adalah dasar negosiasi saat penyusunan anggaran. Bila tarif lebih rendah daripada unit cost maka varian tersebut menunjukkan adanya subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah atau ditanggung oleh dana BLUD sendiri.

          Begicu mas..

          Salam melayani dan…
          Tetap semangat..!

          @Julianto Supangat :D

  30. sri susilawati lampung says:

    Salam BLUD Mr. Supangat..smoga sehat selalu

    Pak dalam menyusun laporan keuangan BLUD Rumah Sakit sesuai SAK, bagaimana menghitung dan menyajikan nilai penyusutan dan akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan, karena sebelumnya RSUD belum membuat “penyusutan” aset RSUD.Apakah kita buat penyusutan secara sekaligus sesuai umur aset tersebut? lantas bagaimana pembebanannya? mohon penjelasannya, N’ makasih atas ilmunya.

    • Julianto Supangat says:

      Maaf mbak, pertanyaan sampeyan terlewatkan. Tentu saja dengan tidak sengaja. Syukurlah akibat amal perbuatan yang sampeyan lakukan, akhirnya saya tergerak untuk membaca ulang, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab sempurna. Dan salah satunya adalah pertanyaan sampeyan ini.
      Bila rumah sakit belum pernah menghitung biaya penyusutan, maka besaran biaya penyusutan tetap dihitung dengan menggunakan kebijakan penyusutan yang telah ditetapkan di RSUD tersebut. Caranya sebagai berikut :
      1. Hitung biaya penyusutan dan akumulasinya sejak aset tetap tersebut diperoleh sampai dengan tahun berjalan, dimana biaya penyusutan hendak dicatat dalam laporan keuangan.
      2. Pisahkan akumulasi penyusutan mennjadi dua golongan, biaya penyusutan yang terjadi sebelum tahun berjalan dan biaya penyusutan untuk tahun berjalan.
      3. Masukkan akumulasi biaya penyusutan yang terjadi sebelum tahun berjalan ke dalam rekening Surplus/Defisit Tahun Sebelumnya.
      4. Masukkan biaya penyusutan tahun berjalan ke dalam rekening Biaya Penyusutan tahun berjalan.
      5. Ambil napas dalam-dalam lalu hembuskan perlahan di depan cermin. Bila cermin menjadi kusam itu berarti ………, saatnya gosok gigi.

      Salam melayani dan tetap semangat..!

      @Julianto Supangat :D

  31. Teguh says:

    Salam kenal Pak Julianto.
    Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai Pegawai Non PNS BLUD RSUD diantaranya sbb:
    Bagaimana membuat “Payung Hukum” untuk Pegawai Non PNS BLUD RSUD (yg tentunya mengenai perekrutan, status kepegawaian, hak dan kewajiban pegawai, jaminan kesehatan, sanksi, purna tugas dll.) adakah dasar hukum / Undang-Undang yang mengacu atau menjadi panduan untuk penyusunan Payung Hukum tersebut.
    Kalau boleh kasih beberapa contoh (link) ke produk yang sudah jadi ya pak, hehehe…
    Terima kasih banyak sebelumnya atas jawaban Pak Julianto

  32. arman maulana says:

    Saya mau mengajukan pertanyaan
    1. Apakah Boleh, Diluar dari Pengelola Keuangan berhak menerima Honor BLUD?
    2. Di Bidang Pengelolaan Keuangan ada tenaga Non PNS,secara Undang-undang apakah Bisa mendapatkan Honor BLUD Selaku Staf Pengelolaan Keuangan?

  33. Angga says:

    pak saya karyawan BLUD…
    yang ingin saya tanyakan dasar hukum penggajian BLU
    terima kasih

  34. mira says:

    bagaimana pemda mengawasi BLUD yang merupakan bagian dari Pemda selain melalui Dewan Pengawas?dari tahap perencanaan anggaran?apakah pemda mempunyai wewenang untuk menuntut keterbukaan blud (rsud) terhadap pendapatan yang didapat diluar jasa pelayanan?apakah pemda boleh menentukan batas-batas (atau kriteria) terkait penganggaran belanja di luar belanja untuk pelayanan?

    • Julianto Supangat says:

      BLUD hanyalah metode pengelolaan keuangan. Secaa legal formal BLUD masih berbentuk SKPD. Dan sebagai SKPD maka ia diperlakukan sama dengan SKPD lainnya, termasuk dalam hal ini adalah pengawasan/pemeriksaan oleh inspektorat daerah. Semua penerimaan pendapatan dan semua pengeluaran belanja BLUD harus diaudit oleh inspektorat dalam hal statusnya sebagai SKPD. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai pengelola BLUD maka RSUD harus diaudit oleh auditor independen untuk mendapatkan pernyataan opini atas laporan keuangan yang disajikannya. Itulah sebabnya dalam salah satu persyaratan administrasi pemenuhan sebagai BLUD harus ada pernyataan dari pimpinan BLUD kesediaan untuk diaudit oleh auditor eksternal.
      Mengenai anggaran belanja, BLUD memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri tanpa ada batasan dari Pemda selama anggaran belanja tersebut mengacu pada RSB yang dimilikinya selama sumber anggaran tersebut berasal dari pendapatan fungsional/layanan BLUD. Namun bila bersumber dari APBD maka besaran anggaran belanja tergantung pada dinamika yang muncul di tim anggaran pemda. Sepenuhnya adalah kebijakan tim anggaran tersebut.
      Terima kasih.

      Salam melayani.

      • mira says:

        terimakasih pak julianto atas kesediaan menjawab pertanyaan saya…jadi dapat disimpulkan prinsip anggaran yg efektif dan efisien tidak dapat diterapkan dalam BLUD ya pak?karena kebebasan BLUD untuk dlm membuat anggaran belanja…mungkin untuk kedepannya perlu dipertimbangkan untuk mengawasi anggaran belanja blud yang non pelayanan sehingga tidak memberikan kebebasan yang tlalu bebas kpd blud dlm menganggarkan belanja yg non pelayanan

        • Julianto Supangat says:

          Terima kasih juga mbak Mira atas kesediaannya sharing. Namun mohon maaf sebelumnya, kesimpulan anda yang mengatakan bahwa “prinsip anggaran yg efektif dan efisien tidak dapat diterapkan dalam BLUD” adalah kesimpulan yang terburu-buru. Karena ada unsur generalisasi di sana.
          Justru sebaliknya apabila BLUD benar-benar menerapkan PPKBLUD dengan segenap infrastrukturnya, maka BLUD adalah SKPD yang paling efisien dibanding SKPD lainnya dilingkungan Pemda. Ini karena SKPD lainnya menggunakan acuan SK Bupati ttg Standar Biaya yang berlaku di daerah itu ketika menyusun anggaran belanjanya. Sedangkan BLUD seharusnya menggunakan acuan sendiri, yaitu akuntansi berbasis biaya. Untuk dapat menyusun cost accounting ini, mau tak mau BLUD harus menyusun unit cost terlebih dahulu. Unit cost inilah dasar penyusunan angggaran BLUD. Yang sy sangat yakin apabila disusun dengan cermat dan hati2 berdasarkan realisasi di lapangan akan lebih rendah dari pada harga standar yang ditetapkan Kepala daerah.

          Salam melayani dan ..Tetap semangat..!
          @Julianto Supangat :D

  35. Muhimah Se says:

    mohon penjelasan tentang penggunaan surplus BLUD mengenai kewenangan pemberian ijin, jika sudah likuiditas terpenuhi kemudian disetorkan ke Kas daerah Bagaimana mekanismenya … trims atas jawabannya

    • Julianto Supangat says:

      Terima kasih ibu Muhimah, pertanyaan anda beruntun sekali. Kayaknya sudah anda timbun bertahun-tahun ya :D
      Surplus BLUD terjadi karena adanya peningkatan realisasi pendapatan dibanding targetnya dan adanya penghematan anggaran belanja. Yang harus kita pahami adalah:
      surplus BLUD adalah bagian dari surplus APBD Pemda (asumsinya sama-sama surplus ya bu). Cuma rekeningnya terbagi dua , satu ada di rekening Pemda, satu lagi ada di rekening BLUD.
      Bila pada akhir tahun BLUD mengalami surplus, dan atas surplus ini diminta oleh kepala daerah agar disetor ke kas daerah, maka mekanismenya sangat sederhana. Cukup dengan memindahkan dana sejumlah yang diminta dari rekening kas BLUD ke rekening kas daerah. Dan total surplus Pemda tidak berubah sama sekali.
      Adapun mengenai penggunaan surplus BLUD pada tahun berikutnya oleh rumah sakit/instansi BLUD lainnya, tidak memerlukan ijin DPPKA atau bupati sepanjang anggaran belanja BLUD telah disetujui oleh tim anggaran Pemda dan telah dianggarkan melalui rekening pembiayaan Pemda.
      Demikian bu Muhimah, penjelasan singkat ini mudah-mudahan bisa mencerahkan. Jangan bilang siapa-siapa ya…, SBY saja tidak saya kasih tahu.

      Salam melayani dan …tetap semangat..!
      @Julianto Supangat :D

  36. Dedi A. Benyamin says:

    slma pagi.. Saya bertugas di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang telah ditetapkan sebagai PPK BLUD terhitung 1 Jan 2014.
    ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan:
    1. Pengelolaas Kas BLUD.. apa perlu ditetapkan Bendahara BLUD…?? Selain Bendahara Penerimaan dan Bendahar Pengeluaran yg sdh ada???
    2. Bagaimana proses pencairan Dana BLUD dari Kas BLUD?? Pejabat siapa saja yang terlibat dalam proses tanda tangan dokumen pencairan tsbt?? Trima ksh… salam sukses…..

    • Julianto Supangat says:

      selamat pagi juga mas Dedi..
      Ada beberapa hal yang perlu kami jawab :D
      Bendahara BLUD? Saya rasa tidak perlu. Cukup bendahara pengeluaran dan penerimaan saja. Yang diperlukan hanyalah rekening Kas BLUD untuk menampung penerimaan dari setoran bendaharan penerimaan dan untuk mengisi kas bendhara pengeluaran.
      Ingatlah selalu, semua pengeluaran harus dilakukan oleh bendahara pengeluaran, sehingga kas BLUD hanya berfungsi sebagai rekekening transitoris saja.
      Pengeluaran dari kas BLUD dilakukan melalui cek yang ditandatangani oleh dua orang ( Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD dan Pemimpin BLUD). Bisa juga ditandatangani oleh satu orang saja , tergantung metode pengendalian internal yang diterapkan untuk BLUD yang bersangkutan.

      Mungkin itu Bung Dedi..

      Salam melayani dan Tetap Semangat..!

      Julianto Supangat :D

  37. Dedi A. Benyamin says:

    Selamat pagi pa Julianto… terima kasih atas penjelasannya..

  38. hiden says:

    assalamualaikum..
    mas admin, saya mau tanya nih?
    kbtulan kami thn pertama RS nya BLUD, sejak dikeluarkannya SK GUbernur, tapi yg jadi masalah.. tuh SK keluar duluan sebelum persyaratan yg lain ada/lengkap..
    malah sekarang dana / semua dana yg masuk baik BPJS dan lainnya harus di simpan dulu di dalam rekening BLUD rs? apakah emang benar bagitu y?
    dengan alasan BLUD belum penuh.

    • Julianto Supangat says:

      Wa ‘alaikum salam juga mas Hiden.

      Namanya juga hiden, sampai kelupaan menginfokan bahwa dananya harus disimpan dulu… :D

      Ya beginilah negeri kita tercinta. Yang penting ditetapkan dulu sebagai BLUD, syarat administrasi bisa menyusul. Yang penting laporan keuangan daerah dapat opini WTP dari BPK.

      Sebelumnya harus anda perjelas dulu mas. Apakah penetapannya di tengah tahun berjalan, atau sebelum tahun anggaran di mulai. Kalo ditengah tahun, harus ada kesepakatan dengan DPPKA/PPKD mengenai perlakuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja. Perlu juga dukungan tertulis mengenai kapan penerapan PPK BLUD nya. Tapi kalo ditetapkan sebelum anggaran disyahkan, maka anggaran harus disusun dengan telah memperhatikan komposisi belanja fungsional dan subsidi.

      Salam melayani dan tetap semangat..!

      Julianto Supangat.

  39. hiden says:

    eh kelupaan, dananya harus disimpan dulu dalam rekening BLUD dalam setahun ini.. apakah benar ya mas?

  40. ahmad ridho says:

    yth pak julianto..
    saya baru mau masuk kerja sbg BLUD RSUD, dan saya dipinta untuk memberikan sejumlah uang.. untuk bisa diterima, dengan gaji yang lumayan besar. bagaimana ini pak saya sudah serahkan sejumlah uang yang cukup besar, dengan gambaran gaji yang besar dll, kesalahan saya tidak mncari tahu terlebih dahulu ttg BLUD. saya mohon sekali pak pencerahannya..

    • Julianto Supangat says:

      Substansi BLUD adalah efektifitas dan efisiensi. Sehingga gaji untuk pegawai honorer ditetapkan paling tinggi sama dengan UMR yang berlaku.
      Namun selain itu terdapat remunerasi yang besarannya tergantung pada kebijakan yang disepakati secara internal rumah sakit.

      Sehingga kalo bicara nominal penghasilan pegawai honorer BLUD RS , sangat subjektif sekali. Tergantung pada omzet yang diperoleh rumah sakit.
      Besar menurut saya tentu tidak sama dengan besar menurut anda.

      Syukuri saja apa yang ada.

      Salam melayani dan tetap semangat…!

      Julianto Supangat.

  41. Bli Kusuma says:

    Malam Mas Julianto,
    Saya mau nanya beberapa hal:
    1. Apakah Sekda boleh jadi anggota dewan pengawas BLUD RSUD? Dasar hukumnya apa?
    2. Apakah sebagian keuntungan penjualan obat dan alkes boleh dialokasikan sebagai jasa pelayanan? Aturannya bagaimana?
    3. Apakah dibenarkan Honor dewan pengawas diambilkan dari jasa pelayanan?

    Terima kasih atas jawabannya.

    • Aulia Budiman says:

      mohon izin share sama temen-temen mas julianto…
      1. Jika Sekda adalah orang yang memenuhi unsur dan kriteria dari pasal 45 (1) dan (3) dalam Permendagri 61/2007 kenapa tidak!! Tapi, jujur buat saya sangat beresiko karena kesibukan beliau. Sekedar share -Bli Kusuma-, Ketua Dewan Pengawas di RSUD saya, pasti Kepala Dinas Kesehatan.
      2. Keuntungan Obat dan Alkes harus masuk dahulu dalam rekening pendapatan -Bli Kusuma-. Walaupun dikatakan sebagian atau sepenuhnya, pendapatan harus terekam dalam 1 bulan untuk dapat digunakan dalam biaya operasional bulan berikutnya. Biaya jasa pelayanan memiliki rekening sendiri sebagai sebuah objek belanja, jadi penggunaan langsung dari keuntungan obat dan alkes mungkin kurang tepat jika langsung dibagikan sebagai jasa pelayanan.
      3. Pada RSUD saya, Honorarium dewan pengawas dapat diambil dari rekening biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan, jadi bukan dari jasa pelayanan.

  42. fifi says:

    Malam.. mohon bantuannya ppk blud dalam proses manajemennya bagaimana yaa di puskesmas?

    • Julianto Supangat says:

      Malam juga mbak Fifi..

      Pada prinsipnya sama dengan manajemen BLUD RS. Bedanya adalah Puskesmas adalah unit di bawah Dinkes, sehingga
      untuk penganggaran dan pelaporan tetap harus melibatkan Dinkes.

      Salam melayani dan Tetap Semangat…!

      Julianto Supangat

  43. irham says:

    asslkm,yang terhormat bpk Julianto Supangat.
    saya langsung ke pokok pertanyaan …saat ini kami baru melaksanakan PPKBLUD di RSUD Kab.Buol Prop Sulteng, teman-teman dibagian hukum dan ortal mempertanyakan kedudukan perda tentang retribusi pelayanan kesehatan dengan status BLUD Rumah sakit karena dasar tarif layanan masih mengacu ke perda retribusi layanan.
    kedua masalah dengan teman-teman di PPKAD mengenai proses perubahan disistem yaitu pendapatan yang sudah tidak disetor ke daerah dan mengingat kami belum membuat RBA masih mengacu ke DPA (BLUD ditetapkan setelah ada DPA yang ditetapkan)
    atas pencerahannya diucapkan terima kasih

  44. Rhyna Rasyid says:

    Asslkm sy langsung sj pada saat pembuatan perbub tentang jasa layanan bagian hukum dan ortal mempertanyakan kedudukan perda di blud masalahnya ada perda retribusi pelyanan kesehatan apakah tdk berlaku lagi?mengingat dasar tarif masih berdasarkan perda retribusi mohon penjelasan

    • Julianto Supangat says:

      Wa alaikum salam Tine… #eh
      Dengan mengerahkan segenap tenaga dalam dan para relawan, pertanyaan anda sudah kami kupas secara khusus.
      Dapat dilihat DI SINI

      Salam melayani dan tetap semangat…!

      Julianto Supangat :D

  45. achirudin says:

    Met sore pak.
    Saya mau tanya, terkait pasal Pasal 53 ayat 2 permendagri 61/2007 apakah artinya pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS dianggarkan lagi gaji dan tunjangannya dalam RBA/DPA BLUD sehingga gaji & tunjangannya dobel, atau cukup mendapat honorarium saja, yang jelas benarnya bagaimana?
    Terima kasih atas penjelasannya.

    • achirudin says:

      met pagi pak admin
      moga dalam keadaan sehat. saya mau konfirmasi mengenai pertanyaan saya terkait dengan gaji dan tunjangan pegawai blud berstatus pns beberapa waktu yg lalu, selain diforum ini saya dapat bertanya kemana lagi ya? atas perhatiannya terima kasih.

  46. irham says:

    Asslkm, sy langsung saja,kami sudah ditetapkan jadi BLUD penuh,tetapi pada saat pembuatan perbub tentang jasa layanan teman2 bagian hukum dan ortal mempertanyakan kedudukan perda retribusi pel.kesehatan apakah sudah tidak berlaku lagi?terus dimana dasar hukumnya,mengingat untuk besaran tarif layanan masih berdasar besar tarif pada perda didaerah kami mohon penjelasan. terima kasih

  47. IRHAM says:

    Asslkm,sy langsung saja,…bagaimana kedudukan perda terhadap pelaksanaan BLUD soalnya kami menarik tarif layanan berdasarkan perda yang ada dan kami belum membuat tarif layanan sendiri,dari hal ini teman-teman di bagian hukum pemda beranggapan hasil pendapatan masih disetor ke kas daerah karena masih berdasar pada perda, mohon dijelaskan dan dasar hukumnya…. terima kasih

    • Julianto Supangat says:

      Wa alaikum salam Mangge..
      Dengan mengerahkan segenap tenaga dalam dan para relawan, pertanyaan anda sudah kami kupas secara khusus.
      Dapat dilihat DI SINI

      Salam melayani dan tetap semangat…!

      Julianto Supangat :D

  48. Dedi A. Benyamin says:

    selamat pagi Pa Julianto… Sala pagi dari Maumere Flores…
    saya konsultasi tentang Penyetoran Pendapatan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere ke Rekening Kas BLUD. dan sudah berjalan sejak bulan Januari 2014. sejak ditetapkannya RSUD dr. T. C. Hillers Maumere sebagai BLUD dengan Status Penuh.
    yang menjadi kegelisahan kami, Perda tentang Retribusi Jasa Umum termasuk Retribusi Pelayanan Kesehatan BELUM DI RUBAH, yang mengatur SEMUA PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HARUS DISETOR KE KAS DAERAH.
    YANG TERJADI ADALAH DISETOR KE KAS BLUD dan dilaporkan ke Dinas PPKAD Kabupaten…
    Apakah yang kami buat ini sudah sesuai dengan aturan BLUD??
    terima kasih….. salam sukses kami dari Tc. Hillers Maumere..

    • Julianto Supangat says:

      Selamat pagi juga Bang..
      Dengan mengerahkan segenap tenaga dalam dan para relawan, pertanyaan anda sudah kami kupas secara khusus.
      Dapat dilihat DI SINI

      Salam melayani dan tetap semangat…!

      Julianto Supangat :D

      • susilowati says:

        ass. pak julianto, RSUD kami sudah menerapkan PPK BLUD sejak tahun 2010, tetapi sampai saat ini kami masih belum menetapkan pejabat pengelola BLUD, yang seperti dimaksud dalam permendagri 61 dalam Peraturan Bupati, pertanyaan kami siapakah yang masuk dalam Penetapan Pejabat Pengelola BLUD tersebut? apakah hanya cukup Direktur sebagai pemimpin, Wadir adm dan Keuangan sebagai pejabat keuangan, dan wadir pelayananan sebagai pejabat teknis, ataukah seluruh jajaran struktural yang ada di RSUD masuk sebagai pejabat pengelola
        Terimakasih.

        • Julianto Supangat says:

          Wa alaikum salam wa Rohmatullohi wa Barokatuh bu Susilowati…
          Terima kasih atas sharingnya.
          Saya rasa Permendagri 61/2007 sudah cukup memadai mengupas mengenai pejabat Pengelola BLUD (pasal 34 s.d. 42)
          Pejabat pengelola terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
          Pengangkatan dan pemberhentian ketiganya melalui Keputusan Kepala Daerah, bukan Peraturan Kepala Daerah.

          Terima kasih.

          Salam melayani dan tetap Semangat..!

          Julianto Supangat.

  49. muhammad bustami says:

    Ass….pak. julianto, sy tertarik sekali dengan sofwere aplikasi akuntansi yang ada d blognya penablud.blogspot.com yg ada di kupasan bapak mengenai membangun aplikasi akuntansi blud rs…mohon infonya gmna mendapatkannya..terima kasih..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*

Komentar yang anda berikan adalah kontribusi yang besar bagi pengembangan pengetahuan, khususnya penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Anda mungkin tertarik dengan artikel terkait berikut ini:close
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.