Realtime hit counterweb stats

MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BLUD

Tabel Konversi Belanja menjadi Biaya

Setiap sesuatuyang baru selalu dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya untuk menjadikan sesuatu yang baru itu berubah menjadi kebiasaan dan budaya.  Tak terkecuali laporan keuangan BLUD.  RSUD BLUD meskipun memiliki fleksibilitas dalam hal-hal tertentu, namun dibebani dengan kewajiban penyusunan laporan keuangan yang seabrek-abrek.  Dari jenis laporan keuangannya saja, ia harus membuat Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.  Dari segi frekwensi, ada yang harus dibuat triwulanan (laporan operasional dan arus kas) serta semesteran (semua laporan keuangan minus laporan realisasi anggaran) dan tahunan (semua jenis laporan keuangan).  Itupun belum termasuk laporan pendapatan yang harus dikirimnya tiap bulan dan daftar SPM pengesahan yang harus dibuatnya triwulanan.  Mampus dah lu !

Banyaknya pelaporan keuangan yang harus dibuat adalah konsekuensi wajar dari penerapan dua standar akuntansi yang diterapkan oleh RSUD.  Sebagai BLUD ia harus mengacupada Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana amanat PP 23/2005, sedangkan sebagai satuan kerja pemda ia harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang diadopsi oleh Pemda setempat berdasarkan Permendagri 13/2006 dan perubahannya Permendagri 59/2007.  Meskipun telah terbit PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, namun masih muncul perdebatan dalam penerapannya, apalagi PP 71/2010 sendiri masih memberikan toleransi penggunaan basis kas SAP sampai dengan tahun 2014.  Lamanya rek..!

Bagi seorang dengan latar belakang akuntansi, sebenarnya cukup mudah dan cepat untuk bisa memahami dua model pelaporan BLUD ini SAP dan SAK.  Namun adalah fakta bahwa kebanyakan SDM rumah sakit berlatar belakang kesehatan.  Hanya sedikit RSUD yang memiliki SDM murni dari akuntansi.  Kalaupun mereka merekrut tenaga honore untuk mengisi pos akuntansi ini, kebanyakan mereka adalah fresh graduate yang masih perlu belajar banyak tentang kedua standar akuntansi ini, terutama SAP mengingat porsi kurikulum pembelajaran untuk mata kuliah SAP minim sekali dibanding dengan akuntansi komersial yang berbasis SAK.

Sebagai solusi instan untuk bisa memahami bagaimana hubungan antara kedua standar akuntansi ini dalamproses penyusunan laporan keuangan, berikut akan disajikan contoh kasus penyusunan laporan keuangan RSUD.  Kasus akan dibuat sesederhana mungkin dengan tujuan lebih memudahkan pemahaman penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD.  Dengan demikian diharapkan semua orang akan bisa memahami dengan cepat akan substansi SAK dan SAP.  Tidak terkecuali jajaran direksi rumah sakit, yang kebanyakan dokter, apoteker dan sarjana kesehatan lainnya.

Berikut adalah data DPA RSUD ‘X” tahun 2012:

Anggaran Pendapatan BLUD RSUD

Anggaran Pendapatan BLUD RSUD

Anggaran Belanja BLUD RSUD

Anggaran Belanja BLUD RSUD

Belanja yang bersumber dari subsidi APBD adalah belanja tidak langsung, belanja modal dan belanja makan dan minum harian pegawai.  Sisanya merupakan belanja yang didanai dari sumber pendapatan fungsional rumah sakit.
Laporan Realisasi Anggaran atas DPA ini cukup mudah, tinggal membandingkan antara realisasi dengan anggarannya, sehingga dalam tulisan ini, cara penyusunan laporan realisasi anggaran tidak kami bahas.

Dengan mengacu pada siklus penyusunan laporan keuangan pada proses penyusunan RBA yang pernah kita bahas sebelumnya, maka laporan keuangan yang pertama kali kita buat dengan menggunakan data DPA adalah laporan operasional.  Laporan ini sepenuhnya berbasis akrual dengan format mengacu pada Permenkeu nomor 76/2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU.

Kompunen utama laporan operasional adalah pendapatan dan belanja, yang masing-masing dapat kami sajikan sebagai berikut:
A.    Komponen pendapatan

Laporan Operasional Pendapatan

Laporan Operasional Pendapatan

Jasa layanan sebesar Rp.1.385 merupakan pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan kesehatan rumah sakit.  Pendapatan APBD yang tercantum dalam laporan operasional adalah bagian belanja dalam APBD yang bersumber dari subsidi pemerintah daerah, terdiri dari pendapatan operasional APBD Rp.220 dan belanja modal Rp.130.  Pendapatan operasional APBD Rp.220 merupakan belanja tidak langsung sebesar Rp.195 dan belanja makan dan minum pegawai Rp.25.

Untuk menyusun komponen belanja dalam laporan operasional, kita harus memilah belanja dalam DPA menjadi jenis belanja dalam laporan operasional.  Yang harus kita lakukan adalah mengkonversi jenis belanja dalam Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 ke dalam jenis belanja menurut Permendagri 61/2007.  Penggunaan tabel konversi guna memudahkan pemilahan belanja DPA menjadi jenis belanja dalam Laporan operasional sangat dianjurkan, sebagai berikut:

Tabel Konversi Belanja menjadi Biaya

Tabel Konversi Belanja menjadi Biaya

Dengan berpatokan pada tabel, kertas kerja yang menggambarkan proses konversi belanja di atas , tersaji sebagai berikut:

Kerta Kerja Konversi Belanja menjadi Biaya

Kerta Kerja Konversi Belanja menjadi Biaya

Anda akan melihat kolom paling kanan terdapat kode B1, A3, A2, B2 dan sebagainya.  Kode itu merupakan cara konversi dengan menggunakan tabel konversi.  A adalah Biaya Pelayanan, B merupakan biaya umum dan administrasi.  Kode angka merupakan urutan biaya dalam permendagri 61/2007.  Sehingga kode A1 adalah Biaya pelayanan dengan nomor urut 1 yaitu biaya pegawai.  Kode B1 adalah Biaya Umum dan Administrasi dengan nomor urut 1 yaitu biaya pegawai.  Demikian seterusnya.

Sehingga Kode di atas dapat diartikan sebagai berikut:
Gaji pokok PNS/uang representasi dengan kode belanja 5.1.1.01.01 dikonversi menjadi B1, maksudnya adalah menjadi biaya pegawai dalam kategori biaya umum dan administrasi.

Sebenarnya pengkodean menjadi A1, B1 dst nya adalah alat untuk memudahkan konversi.  Anda bisa menggantinya dengan kode yang paling anda suka.  Misal untuk biaya pelayanan digambarkan dengan Apel dan Biaya umum dan administrasi dengan Durian.  Bisa pula dengan istilah bos besar dan ketua besar yang lagi trend…

B. Komponen Biaya laporan Operasional
Hasil final konversi belanja DPA menjadi komponen biaya laporan operasional tersaji sebagai berikut:

Hasil Akhir Laporan Operasional Komponen Biaya

Hasil Akhir Laporan Operasional Komponen Biaya

Untuk mengetahui apakah hasil konversi kita telah benar atau masih ada belanja yang terlewat, kita bisa melakukan cross check dengan cara mengurangkan total belanja dalam DPA dengan belanja modalnya.  Hasilnya harus sama dengan jumlah total biaya operasional.

Dalam kasus di atas, total belanja Rp.1.279 dikurangi belanja modal Rp.130, sama dengan Rp.1.149.  Jumlah ini sama dengan jumlah biaya operasional di atas Rp.1.149.  Bila terdapat selisih maka kemungkinannya adalah terdapat belanja DPA yang belum kita konversi menjadi biaya, atau terdapat duplikasi konversi biaya.
Hasil akhir laporan operasional (bottom line) menghasilkan angka surplus (defisit) sebesar Rp.586.  Harap perhatikan angka ini, karena akan kita kaitkan kelak saat penyusunan neraca.

Laporan keuangan berikutnya yang hendak kita susun adalah Laporan Arus Kas.  Laporan yang berbasis kas ini menggambarkan putaran kas yang kita terima dan kita keluarkan selama satu periode akuntansi.  Laporan arus kas ini menggunakan data dari laporan operasional dan belanja modal dalam DPA.  Selengkapnya sebagai berikut:

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas

Saldo awal kas adalah saldo kas pada awal tahun.  Dalam kasus ini diasumsikan tidak terdapat saldo kas awal tahun.
Saldo akhir kas merupakan saldo kas yang akan muncul dalam laporan neraca akhir periode akuntansi.

Dengan menggunakan kombinasi laporan arus kas dan operasional, kita dapat menyusun neraca BLUD RS yang terbagi dalam dua komponen utama yaitu aset (aktiva) dan hutang dan ekuitas (pasiva).  Pembagian dalam dua kategori neraca ini sangat penting terkait dengan format laporan standar akuntansi yang digunakan.  Dari sisi aktiva tidak terdapat perbedaan format antara SAK maupun SAP sebagai berikut:

Neraca sisi Aktiva berdasar SAK dan SAPNeraca sisi Aktiva berdasar SAK dan SAP

Namun dari sisi pasiva terdapat perbedaan format.  Komponen pasiva neraca untuk SAP sebagai berikut:

Neraca Sisi Pasiva berdasarkan SAP

Neraca Sisi Pasiva berdasarkan SAP

Sedang format komponen pasiva untuk SAK sebagai berikut:

Neraca Sisi Pasiva berdasarkan SAK

Neraca Sisi Pasiva berdasarkan SAK

Mudah bukan?

© 2012, Julianto Supangat. All rights reserved. Segala bentuk copy paste non komersial diperkenankan dengan ketentuan wajib mencantumkan alamat page ini sebagai link pada semua media yang anda gunakan. Publikasi untuk tujuan komersial harus seijin penulis.

32 Responses to MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BLUD

  1. swari says:

    sista….ak msh bingung,,,,utk BLUD yang gaji pegawainya menggunakan dana APBD apakah di laporan operasional juga dicantumkan belanja pegawai dari APBD itu?atau hanya belanja pegawai yang menggunakan dana dari BLUD saja…please, pm ke emailku…trims

    • team ppkblud says:

      Mohon maaf sebelumnya, kami jelaskan melalui ruang publik agar pengunjung yang lain dapat mendapatkan manfaaat dari forum ini, sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan korektif dari audience sehingga pengelolaan BLUD rumah sakit ini dapat berkembang.
      Mbak Swari dapat melihat kembali format laporan operasional terutama pada poin biaya. Disana terdapat dua jenis kategori besar biaya yaitu biaya pelayanan(langsung) dan biaya administrasi umum (tidak langsung).
      Masing-masing biaya itu memiliki sub kategori biaya pegawai. Biaya pegawai langsung merupakan biaya pegawai yang langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan rumah sakit. Biaya tidak langsung pegawai merupakan biaya yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Misalnya gaji rutin direktur, staf medis dan pegawai tata usaha merupakan biaya tidak langsung. Sedangkan honor dokter atas jasa pelayanan merupakan biaya langsung pegawai. Honor atas tenaga perawat juga merupakan biaya langsung pegawai.
      Sumber dana atas biaya pegawai tersebut dapat bersumber dari dana APBD maupun fungsional rumah sakit. Namun biaya pegawai tidak langsung berupa gaji rutin bulanan untuk membayar selalu dibayarkan melalui sumber dana APBD sebagaimana SKPD lainnya.
      Terima kasih.
      Salam Melayani…
      Tim ppkblud.com

  2. dian kurniasari says:

    Berdasarkan uraian Anda diatas, yaitu “Belanja yang bersumber dari subsidi APBD adalah belanja tidak langsung, belanja modal, dan belanja makan dan minum harian pegawai. Sisanya, merupakan belanja yang didanai dari sumber pendapatan fungsional rumah sakit”. Apakah harus begitu? Belanja modal apakah boleh didanai dari 2 sumber, yaitu APBD dan rumah sakit? Landasan hukumnya darimana?

    • team ppkblud says:

      Terima kasih mbak Dian atas atensi dan sharingnya.
      Sebenarnya tata cara penyusunan laporan keuangan tidaklah sesederhana di atas. Kami membuat contoh kasus dengan melibatkan sesedikit mungkin rekening belanja dengan maksud agar mudah dipahami. Meskipun sedikit, namun kami tetap berusaha agar rekening belanja tersebut dapat mewakili rekening belanja yang sesungguhnya.

      Sehingga tidak tepat bila dikatakan bahwa : Belanja yang bersumber dari subsidi APBD hanya terdiri dari belanja tidak langsung, belanja modal dan belanja makan minum pegawai.
      Yang benar adalah Belanja yang didanai APBD terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (berupa belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal).

      Sedangkan Belanja yang dapat didanai oleh sumber fungsional rumah sakit juga tidak berbeda dengan penggunaan dana APBD bisa untuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

      Namun karena biasanya jumlah dana Fungsional tidak cukup untuk membiayai semua biaya operasional rumah sakit, maka manajemen rumah sakit terpaksa membuat skala prioritas penggunaan dana fungsional. Dari tinjauan manajemen akan lebih baik dana fungsional yang terbatas itu digunakan untuk mengcover biaya operasional layanan rumah sakit. Tergantung kondisi yang dihadapi saat itu. Bisa berupa belanja modal (untuk mengganti peralatan medis yang secara darurat harus diganti) ataupun belanja pegawai/barang/jasa.

      Dengan demikian belanja modal dapat dibiayai dari sumber dana APBD maupun fungsional.
      Dasar berpikirnya adalah Permendagri 61/2007 dan Permendagri 59/2006.

      Terima kasih
      Salam Melayani…

      Tim ppkblud.com

  3. WIryo says:

    Kalau ada conthoh softcopynya pak…..kalau mau beramal jangan setengah-setengah…kalau ada program aplikasinya kita juga mau pak….

    • team ppkblud says:

      Terima kasih atas motivasinya Mas Wiryo, doakan kami untuk tidak setengah-setengah dalam beramal.
      Yang hendak kita kembangkan adalah timbulnya kemandirian rumah sakit dalam pengelolaan keuangannya. Tak ada istilah bagi kami untuk mengicrit-icrit amal.

      Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang mudah bagi akuntan atau orang yang berkecimpung dalam dunia akuntansi. Namun kami mendapati , SDM rumah sakit yang memahami akuntansi sangatlah sedikit. Kebanyakan tenaga akuntansi (sarjana) yang bekerja di suatu pemerintahan daerah selalu ditarik untuk dipekerjakan di bagian Keuangan Pemda. Jarang yang dihibahkan secara sukarela ke rumah sakit.

      Membangun aplikasi laporan keuangan merupakan hal berikutnya yang hendak kami kembangkan, tentu setelah pemahaman mengenai laporan keuangan BLUD ini bisa diterima sebagai suatu yang logik, mudah dan menyenangkan.

      Banyak aplikasi keuangan blud yang dibangun, namun mangkrak tidak digunakan bukan karena tidak mampu mencetak laporan keuangan namun karena laporan keuangan yang dihasilkannya tidak akurat. Neraca tidak seimbang. Atau laporan arus kas negatif. Bukan semata-mata aplikasinya yang salah, namun lebih pada sisi kinerja operatornya. Ingat data sampah, maka hasilnya juga sampah.

      Untuk itu sedikit demi sedikit kami akan mengulas tentang bagaimana membangun teknologi informasi untuk menata administrasi keuangan dan akuntansi BLUD.

      Terima kasih
      Salam melayani…

      Tim ppkblud.com

  4. azahari says:

    wah…terima kasih banyak ayas postingannya…bisa mempertajam wawasan dan spirit dlm mengerjakan laporan keuangan blud dgn sumber daya yg terbatas…sekali lg terima kasih utk team blud

  5. yani says:

    sharing yaa : utk laporan arus kas aktivitas operasi, penerimaan APBD yang dimasukkan apa termasuk yg untuk belanja modal??….apa tidak yg utk belanja modal dimasukkan ke aktivitas pembiayaan ke arus masuk pembiayaan yg dari APBD??…. terima kasih

    • team ppkblud says:

      Terima kasih atas sharingnya Mbak Yani..,

      Terkait dengan penyusunan laporan arus kas, Belanja Modal yang berasal dari droping APBD masuk dalam kategori aktivitas investasi, bukan pembiayaan dan juga bukan aktivitas operasi.

      Terima kasih dan …
      Tetap Semangat…!

  6. alwi says:

    untuk pegawai honor rsu yang sudah blud penuh, berapa standar gajinya perbulan dan berdasarkan aturan yang mana?

    maksih infonya….

    alwi

    • Julianto Supangat says:

      Salam kenal Alwi,

      Pertanyaan anda mirip dengan yang telah kami kemukakan di rubrik konsultasi. Silakan ke TKP Mas..

      Terima kasih.

      Tetap Semangat…!

  7. Krisnawati says:

    terima kasih
    dengan adanya blog ini, saya jadi menjadi lebih mudah mengerjakan skripsi saya. tema nya sama seperti pembahasan di atas.

    saya menunggu pembahasan lain mengenai BLUD ….
    terima kasi… ^_^

    • Julianto Supangat says:

      Maknyus tenan masukannya mbak…

      Doakan kami bisa selalu mengupdate situs ini dengan tema-tema terkini BLUD. Kirim juga dong masukannya atau boleh juga tulisannya. Insya Alloh kami muat. Tapi tanpa honor ya…

      Smoga cepat selesai skripsinya.

      Terima kasih,

      Tetap semangat…!

    • sri susilawati lampung says:

      buat mba krisnawati saya juga lagi nyusun skripsi mengenai laporan keuangan BLUD, judul skripsinya mba krisnawati apa? boleh dong dibagi ilmunya..thanks before..

  8. ARDHIEN says:

    ketika kekuasan lebih berkuasa atas kehendaknaya dan kepentinganya maka BLUD hanyalah jagoan kandang.. kapan mereka ngerti tentang BLUD?????
    tolong info tentang ppenentuan gaji Pimpinan BLUD dan pegawai BLUD non PNS terutama payung hukum dan cara perhitungannya

    • Julianto Supangat says:

      Pertanyaan anda sudah kami jawab pada rubrik konsultasi.
      Silakan langsung ke TKP.

      Terima kasih.
      Tetap Semangat…!

  9. Restu says:

    mhn info apakah ada buku yg membahas scr khusus ttg penyusunan LapKeu RS BLUD……

  10. rio says:

    brarti gaji perawat non PNS DAPAT TUNJANGAN KELUARGA TIDAK PAK

    • Julianto Supangat says:

      Terima kasih Rio atas atensinya,

      Untuk pertanyaan anda sudah saya kemukakan di rubrik konsultasi. Silakan ke TKP.

      Tetap Semangat…!

  11. qadhry says:

    assalamualaikum mau t? jg,,kebetulan sy di staff keuangan pada salah st RSUD yg menjalankan BLUD dipapua,,kemarin kami membuat lapkeu RS tapi masih mengacu kepd SAP,,yg saya mau t? mengenai pengakuan pendapatan,,di RS kami ada penerimaan dana Jamkesmas yang kami akui pendapatan itu adalah hasil dari klaim biaya keseluruhan pasien yang dirawat,contohx hasil klaim kami ajukan ke menkes 1 jt, dan setelah diverifikasi di sana disetujuilah 1 jt itu,,hem jadi kami akui sebagai pendapatan ad sbsr 1 jt itu,,tanpa memandang di dlm 1 jt itu ada bagian jasmed dokter atau by obat2an,,apakah pengakuan pendapatan kami ini sudah betul menurut peraturan BLUD or bagaimana?,,(krn tim BPK berpendapat bahwa yg diakui sbgai pendptn itu adalah dana yang memang merupakan bagian u RS yg didlmx sdh dikurangi jasa medis dan biaya obat2an.jd menurutx bkn 1 jt yg diakui tp sdh dikurangi dgn biaya2lainx),,atas bantuanx kami ucpkn terimakasih,,,,

    • Julianto Supangat says:

      Wa’alaikum salam wa Rohmatullohi wa Barokatuh bu Qadhry Fatmawati…

      Sebelumnya terima kasih atas sharingnya. Meskipun sebenarnya ibu langsung bisa mengkronfontir dengan auditor yang bersangkutan. Dasar pemikiran apa yang digunakan oleh beliau sehingga berani menyatakan bahwa atas pendapatan jamkesmas 1 juta hanya dicatat sebesar penerimaan yang sebenar-benarnya diterima rumah sakit setelah dikurangi jasa medis dan obat.

      Saya rasa pendapat ibu yang menyatakan bahwa atas klaim jamkesmas sebesar Rp. 1 juta dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tanpa harus dikurangi terlebih dulu dengan biaya jasa medis dan obat-obatan adalah BENAR. Dasarnya adalah beberapa regulasi sebagai berikut:

      1. Pasal 14 ayat 2 PP 23 tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan BLUD.

      2. Pasal 16 ayat 2 dan 3 UU No 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan negara. Meskipun pasal ini adalah untuk non BLUD, tapi substansinya adalah, jika pada saat belum berstatus BLUD semua penerimaan harus disetorkan ke kas daerah secara bruto, tidak boleh dikurangi dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut, maka substansi ini harus diteruskan saat telah berstatus BLUD, yaitu pendapatan harus dicatat bruto! Tidak boleh dikurangi dengan biaya atas nama apapun yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan tersebut.

      3. Pasal 17 ayat 1 dan 3 PP 58 tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah. RSUD meskipun telah berstatus BLUD , pada hakikatnya dia tetaplah SKPD sebagaimana Dinas lainnya. DPA yang RSUD miliki tetap mengacu pada PP 58/2005 ini. Di sini jelas dinyatakan bahwa untuk seluruh Pendapatan Daerah dianggarkan secara bruto. Oleh karena itu sangat wajar bila pencatatan atas penerimaan pendapatan juga dilakukan secara bruto.

      4. Pasal 60, Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 62 ayat 3 Permendagri 61 tahun 2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Pasal-pasal yang saya sebutkan terakhir ini secara jelas telah menyebutkan bahwa atas pendapatan yang diperoleh dari layanan kesehatan yang diselenggarakan RSUD seluruhnya harus dicatat sebagai pendapatan.

      Ingin rasanya saya membuat ulasan secara khusus tentang hal ini. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk itu Bu. Atas sharing anda, saya ingin mengajak pembaca mengkritisi atas setiap pendapat yang mungkin meragukan anda. Saya paham bu, posisi anda sebagai auditee menyebabkan anda sungkan untuk bertanya pada auditor yang mengaudit anda. Anda merasa kalah posisi. Dan satu kesalahan prinsipal yang saya temui pada banyak auditee adalah mereka menganggap auditor sebagai orang yang tahu segalanya. Tidak ada kata salah yang mungkin diperbuatnya. Anggapan ini harus dikubur jauh-jauh bu. Bagaimanapun auditor adalah manusia. Tak peduli ia BPK, BPKP, Inspektorat bahkan KPK sekalipun adakalanya ia membuat keteledoran.

      Auditor bekerja berdasarkan regulasi sebagai senjatanya. Adalah hak kita untuk bertanya dasar regulasi yang mereka gunakan setiap kali kita ragu atas pendapat yang mereka sampaikan.

      Jangan pernah bosan untuk sharing ya bu…,

      Salam Melayani dan …

      Tetap Semangat !

      @Julianto Supangat

  12. Hambali israni says:

    Apakah setiap blud kita wajib membuat kebijakan akuntansi keuangan

    • Julianto Supangat says:

      Terima kasih sharingnya Pak Hambali..,

      Benar sekali pak, BLUD harus membuat kebijakan akuntansi, sebagai panduan agar terjadi konsistensi ketika harus memperlakukan suatu transaksi dengan transaksi lainnya.
      Secara regulasi bahkan hal ini diwajibkan sesuai dengan Pasal 116 dan 117 Permendagri 61 tahun 2007.
      Silakan langsung ke TKP..

      Salam melayani dan…

      Tetap Semangat !

      @Julianto Supangat.

  13. antin says:

    pak apakah saya dapat dibantu untuk sisten akuntansi baik BLU maupun BLUD, apakah ada perbedaan….bahan berguna dalam thesis yang saya susun. makasih sebelumya

    • Julianto Supangat says:

      Terima kasih Bu Antin atas kepercayaannya.

      Mari kita diskusikan, materi-materi tentang BLUD di forum ini. Insya Alloh saya dan teman-teman lain para penggiat BLUD akan membantu Anda.

      Mudah-mudahan cepat tuntas tesisnya. Senang sekali bila tulisan-tulisan di situs ini bisa membantu mewujudkan cita2 dan harapan Anda.

      Tetap Semangat Bu..!

      Salam Melayani.

      :D Julianto Supangat.

  14. aan says:

    saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai BLUD tepat nya di RSUD kab.sarolangun, tapi saya bingung cakupan BLUD sangat luas,, saya kuliah di Uiversitas Jambi. tolong dong solusi nya???
    terimakasih.

    • Julianto Supangat says:

      Salam semangat Mas Aan. Saya salut atas pilihan anda untuk melakukan penelitian ttg BLUD.
      Ini usul dari saya,moga mas Aan berkenan:
      Coba anda teliti mengenai pengaruh komponen tarif Ina CBGs yang menjadi dasar klaim pelayanan Jamkesmas terhadap kinerja instalasi farmasi di rumah sakit di daerah anda.

      Penelitian ini harus mengungkapkan bagaimana prosedur pengendalian pemberian obat untuk pasien Jamkesmas. Jangan sampai terjadi kerugian yang tidak disadari rumah sakit. Tesis penelitian ini adalah apakah komponen obat dalam Ina CBGs telah sesuai dengan pemberian layanan obat kepada pasien Jamkesmas? Bila tidak sesuai apakah nilai obat yang diberikan kepada pasien terlalu besar atau terlalu kecil?
      Saya yakin bila anda bisa menemukan prosedur pengendalian obat Jamkesmas, banyak rumah sakit yang akan menghubungi anda untuk meminta hasil penelitian ini.

      Dan bila itu terjadi, hanya satu yang harus anda lakukan : undang saya untuk sekedar makan bakso terenak di kampung anda :D

      Salam melayani dan…
      Tetap Semangat !

      @Julianto Supangat

  15. NASRA says:

    saya masih bingung mengelompokkan biaya dalam blud,misalnya di biaya pelayanan dan biaya umum dan administrasi banyak yang sama,misalnya biaya barang dan jasa,biaya pemeliharaan,biaya depresiasi.mohon beri penjelasan perbedaannya.mana yang harus masuk di biaya pelayanan dan mana yang harus masuk di biaya umum dan administrasi.makasi atas penjelasannya

  16. trisad says:

    Maaf saya kebetulan sarjana akuntansi yang sekarang ditugaskan membuat laporan keuangan RSUD dengan status BLUD Penuh,membaca penjelasan bapak sebelumnya diatas,saya merasa ada satu yang tidak sepaham dalam hal penyusunan Laporan Operasional untuk Biaya Pelayanan dalam hal ini salah satu contoh untuk Obat dan BHP kalau menurut SAP semua dicatat dan diakui sebagai BELANJA pada saat SP2D keluar sedangkan berdasarkan SAK dicatat dan diakui sebagai Persedian terlebih dahulu, setelah akhir bulan di stock of name berapa yang terpakai saja kita catat dan akui sebagai BIAYA sedangkan Sisa yang belum terpakai sebagai AKTIVA (Persediaan OBHP),sepanjang saya menuntut ilmu akuntansi dulu dan sepengalaman saya bekerja di luar lingkungan pemerintahan dulu yang namanya SAK begitu adanya….saya bingung koq bisa laporan keuangan SAP itu dikonversi2 begitu saja ke SAK seperti itu…?????

  17. suriadi says:

    sy sebagai slh stu staff keuangan di blu di aceh, saat kami sajikan laporan keuangan di laporan arus kas ke pihak inspektorat, terdapat kebingungan dgn pernyataan bahwa utang (kewajiban)hrus diakui scara akrual, smntara piutang diakui Cash basis, pa emang demikian aturan pengakuan utang n piutang di BLU

    • Julianto Supangat says:

      secara praktis , akrual adalah pengakuan pendapatan atau biaya yang tidak melibatkan kas. Lantas melibatkan apa?
      Tentu saja piutang kalo itu terkait dengan pengakuan pendapatan. Juga Utang kalo itu terkait dengan pengakuan biaya.
      Sehingga penyajian utang dan piutang dalam neraca adalah pernyataan tentang adanya biaya yang masih harus dibayar,
      atau pendapatan yang masih akan diterima.
      Sampai dengan sekarang saya belum mendapati literatur atau regulasi yang menyatakan bahwa piutang diakui secara cash basis.
      Kalau ada, mungkin bisa dishare mas Suriadi.

      Tetap semangat dan salam melayani..

      @Julianto Supangat

  18. adi says:

    ralat,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*

Komentar yang anda berikan adalah kontribusi yang besar bagi pengembangan pengetahuan, khususnya penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Anda mungkin tertarik dengan artikel terkait berikut ini:close
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.